By Admin  Article Published 30 December 2016
 
 Mengenal Lebih Jauh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Instansi Kepabeanan di mana pun di dunia ini merupakan suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian juga dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukaimerupakan suatu instansi yang memiliki peran penting pada suatu negara. Bea dan Cukai adalah institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai adalah perangkat negara “konvensional” seperti halnya kejaksaan, pengadilan, kepolisian maupun angkatan bersenjata, yang eksistensinya sudah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. 

 

 

Sejarah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidi Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, akan tetapi belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Pada waktu itu kelembagaannya masih bersifat “lokal” sesuai dengan wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai terlembagakan secara nasional. Pada masa Hindia Belanda masuk pula istilah douane untuk menyebut petugas Bea Cukai. Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut yaitu De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen atau dalam terjemah bebasnya artinya “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”. Tugasnya yaitu memungut invoer-rechten (bea impor atau masuk), accijnzen (excise/ cukai) dan uitvoer-rechten (bea ekspor/keluar). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik ekspor maupun impor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu yaitu Gouvernment Besluit Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan pada masa pendudukan Jepang, tugas pengurusan bea impor dan bea ekspor ditiadakan, sementara Direktorat Jenderal Bea dan Cukaihanya mengurusi cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai pertama kalinya. Jika ditanya kapan hari lahirnya Bea Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dipandang sebagai tanggal yang tepat.

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1948, kata Pejabatan Bea Cukai berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai, yang bertahan hingga tahun 1965. Setelah tahun 1965 sampai sekarang, namanya menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai(DJBC).

 

 

Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidipimpin oleh direktur jenderal yang setara dengan eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain.

 

 

Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiberkaitan erat dengan pengelolaan keuangan Negara seperti memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor meliputi (PPh Pasal 22, PPN Impor,  PPnBM) dan cukai. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemasukan terbesar ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya yaitu bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Selain itu, tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukaiyaitu mengawasi kegiatan impor dan ekspor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol ataupun etil alcohol srerta peredaran rokok dan barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea dan Cukaibertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenangan untuk melakukan penundaan atau pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.


 

Visi, Misi, Strategi, Dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

 Visi

  • Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia.
  • Visi DJBC mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan.

 Misi

  • Memfasilitasi perdagangan dan industri;
  • Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal; dan
  • Optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.
  • Misi ini merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan DJBC demi tercapainya visi DJBC. peran serta secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

 

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:

  • Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
  • Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
  • Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
  • Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
  • Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
  • Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional

 

Sistem yang digunakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Rencana kedepannya semua importasi diarahkan untuk menggunakan sistem ini karena pertimbangan efisiensi dan keamanan, sehingga bermunculan warung-warung EDI (warnet khusus untuk mengurus importasi) disekitar pelabuhan yang membantu importir yang belum mempunyai modul impor atau tidak terhubung dengan sistem komputer Direktorat Jenderal Bea dan Cukaisecara on-line.

 

Proses pengeluaran barang impor tergantung pada jenis barang impor itu sendiri, khususnya untuk barang impor asal hewan dan tumbuhan akan melalui pemeriksaan karantina (masa karantina) ini sangat penting untuk mencegah masuknya penyakit dan hal-hal yang tak dinginkan dari segi kesehatan dan kekarantinaan seperti pemeriksaan masa kedaluwarsa, layak konsumsi atau tidak, dsb, untuk daging impor harus ada Certificate of origin supaya diketahui dari mana asalnya, juga umumnya sertikat halal untuk komoditi konsumsi.

Selanjutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukaimemberlakukan National Single Window (NSW) untuk pelayanan dengan otomasi. 

 

 

Sistem penjaluran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Kiranya perlu juga diketahui sistem penjaluran barang yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam proses impor. Awalnya keempat jalur ini dikategorikan dengan penerapan manajemen risiko yang berdasarkan jenis komoditi barang, profil importir,  track record dan informasi-informasi dalam data base intelejen Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Sistem penjaluran juga sudah menggunakan sistem otomasi sehingga kecil kemungkinan diintervensi oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidalam menentukan jalur-jalur tersebut terhadapa barang tertentu. Ada 4 (empat) penjaluran secara teknis. Di tahun 2007 Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai memperkenalkan Jalur MITA yakni sebuah jalur fasilitas yang secara khusus berada pada kantor Pelayanan Utama (KPU).

 

Jalur tersebut yaitu diantaranya:

  1. Jalur prioritas untuk importir yang memiliki track record sangat baik, untuk importir jenis ini pengeluaran barang dilakukan dengan sistem otomasi yang menjadi prioritas dari segi pelayanan, dari segi pengawasan importir jenis ini akan dikenakan sistem Post Clearance Audit (PCA) dan secara random oleh sistem komputer sesekali akan ditetapkan untuk dikenakan pemeriksaan secara fisik.
  2. Jalur hijau yakni jalur yang diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik. Dari segi komoditi impor bersifat risiko rendah untuk kedua jalur tadi pemeriksaan fisik barang akan dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu misalnya dikenai random sampling oleh sistem, terdapat nota hasil intelejen yang mensinyalir adanya hal-hal yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
  3. Jalur Kuning yakni jalur yang diperuntukkan untuk importir dengan track record yang baik dan bersifat risiko rendah dari segi komoditi impor. Untuk jalur kuning, pemeriksaan dokumen barang akan tetap dilaksanakan dengan dasar-dasar tertentu seperti terkena random sampling oleh sistem, adanya nota hasil intelejen yang mensinyalir terdapat hal-hal yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang.
  4. Jalur merah. Jalur merah ini merupakan jalur umum yang dikenakan kepada importir lama yang memiliki catatan-catatan khusus, importir baru, importir dengan risiko yang tinggi karena track record yang tak baik, jenis komoditi tertentu yang diawasi oleh pemerintah, pengurusannya menggunakan jasa PPJK perusahaan pengurusan jasa kepabeanan atau customs broker dengan track record yang tak baik ("calo" atau "biro Jasa"), dlsb. Jalur ini perlu pengawasan yang lebih intensif sehingga diadakan pemeriksaan fisik barang. pemeriksaan fisik tersebut dapat 10%, 30% dan 100%.
  5. Jalur Mitra Utama atau MITA. Jalur ini merupakan fasilitas yang hanya berada pada Kantor Pelayanan Utama.

 

 

Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Cukai

Cukai merupakan pungutan oleh negara secara tak langsung kepada konsumen yang menggunakan objek cukai. Saat ini obyek cukai merupakan cukai hasil tembakau(cerutu rokok, dsb), Minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras dan Etil Alkohol,. Malaysia menerapkan cukai dengan 13 jenis produk.

Secara sederhana bisa dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen telah mencakup besaran cukai di dalamnya. Pabrik rokok sudah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah saat membeli pita cukai yang ada pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang dibayar oleh pabrik pabrik rokok menambahkan besaran cukai sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai akan lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak ataupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap mampu menghalangi penggunaan objek cukai untuk digunakan dengan bebas. Hal ini berarti adanya pengawasan dan kontrol terhadap banyaknya objek cukai yang beredar serta yang dikonsumsi. Hal yang menarik yaitu pengenaan cukai gula dan semen oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan dalam mengontrol kebutuhan masyarakat pada semen dan gula demi kepentingan penjajah pada saat itu.

 

Sisi lainya dari pengenaan cukai di beberapa negara maju yaitu membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial dan juga kesehatan (minuman, rokok,  keras dll). Tujuan yang lainnya yaitu perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (limbah, minuman kemasan, dll), serta membatasi atau mengurangi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

 

Contoh kasus dinegara tetangga yaitu penggunaan deterjen secara berlebihan, yang sudah mencemari sungai yang menjadi bahan baku pembuatan air minum oleh perusahaan pemerintah. Hal ini dapat membuat pemerintah mengeluarkan biaya ekstra dalam proses produksi air minum tersebut. Pemerintah tak dapat menaikkan harga air minum karena terdapat resistensi publik atas rencana tersebut. Sebagai jalan keluarnya, dikenakan cukai terhadap semua produk deterjen di negara tersebut. Didasari oleh asas keadilan, pertambahan biaya proses pemurnian air tersebut tak dibebankan kepada konsumen air minum, namun dibebankan kepada setiap konsumen deterjen.

 

Asas yang sama sudah berlaku pada para perokok yang aktif di Indonesia.Perokok pasif harus menanggung risiko yang besar, oleh karena itu cukai rokok dibebankan setinggi-tingginya.

 

Pabean

Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Customs atau Duane dalam bahasa Belanda mempunyai definisi yang bisa kita temukan dan hafal baik dalam kamus bahasa Indonesia maupun Undang-Undang kepabeanan. Untuk bisa memahami kata pabean maka dibutuhkan pemahaman terhadap kegiatan impor dan ekspor. Pabean merupakan kegiatan yang menyangkut pemungutan pajak dan bea masuk dalam rangka impor. Ada juga bea yang keluar untuk ekspor, terutama untuk komoditi atau barang tertentu .

 

Filosofi pemungutan bea masuk yaitu untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang telah diimpor, dalam bahasa perdagangan seringkali disebut dengan tariff barier yakni besaran dalam persen yang ditentukan negara untuk dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada setiap barang atau produk impor. Sedangkan untuk ekspor pada umumnya pemerintah tak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khususnya untuk ekspor pemerintah memberikan insentif berupa pengembalian restitusi pajak pada barang yang diekspor.

 

Produk mentah seperti beberapa jenis rotan, kayu dsb pemerintah memungut pajak ekspor dan juga pungutan ekspor dengan maksud yang agak para eksportir sedianya bisa mengekspor produk jadi dan bukan bahan yang mentah atau setengah jadi. Filosofi pemungutan pajak ekspor dalam komoditi ini yaitu untuk melindungi sumber daya alam Indonesia dan juga menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri dalam negeri.

 

Struktur 0rganisasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 disebutkan pada susunan organisasi tingkat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Teknis Kepabeanan
  3. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
  4. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
  5. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
  6. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
  7. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
  8. Direktorat Kepatuhan Internal
  9. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
  10. Direktorat Penindakan Dan Penyidikan
  11. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis

 

Disamping jabatan-jabatan di atas, ada juga 3 (tiga) pejabat Tenaga Pengkaji:

  1. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi
  2. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
  3. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

 

Untuk unit vertikal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.3/PMK.01/2014 disebutkan bahwa susunanan unit pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

 

3 (tiga) unit kantor pelayanan utama

  1. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
  2. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
  3. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta

 

16 (enam belas) unit kantor wilayah

  1. Kantor Wilayah DJBC Aceh di Banda Aceh
  2. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara di Medan
  3. Kantor Wilayah DJBC Riau Dan Sumatera Barat di Pekanbaru
  4. Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun
  5. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Selatan di Palembang
  6. Kantor Wilayah DJBC Banten di Tangerang
  7. Kantor Wilayah DJBC Jakarta di Jakarta Pusat
  8. Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat di Bandung
  9. Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta di Semarang
  10. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I di Surabaya
  11. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di Malang
  12. Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB Dan NTT di Denpasar
  13. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat di Pontianak
  14. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur di Balikpapan
  15. Kantor Wilayah DJBC Sulawesi di Makassar
  16. Kantor Wilayah DJBC Maluku, Papua Dan Papua Barat di Ambon

 

Penulis: Agung

Sumber:  

https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai

 


Related Article