By Admin  Article Published 25 December 2016
 
 
 Profil Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pengertian, Daftar Kementrian Atau Departemen Negara

Departemen merupakan suatu bagian yang mepunyai tugas spesifik dari suatu organisasi yang jauh lebih besar. Istilah departemen ini sering di pakai untuk  kementerian yang ada dalam suatu pemerintah negara, bagian dari suatu perusahaan, department store serta jurusan dalam perguruan tinggi. Departemen atau kementerian yang ada di pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia ini juga membidangi suatu urusan tertentu yang ada di dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari. Kementerian negara ini di bentuk atas dasar Peraturan Presiden atau Perpres No. 47 Tahun 2009.

Dan berdasar UU Dasar Tahun 1945 ini menyatakan secara tegas bahwa menteri yang bertindak sebagai pimpinan suatu kementrian diangkat oleh Presiden untuk membantu tugas Presiden Republik Indonesia. Apabila seorang menteri tidak bekerja dengan baik, maka Presiden juga berhak untuk memberhentikan atau memecat mentri tersebut. Adapun beberapa daftar Kementerian yang ada di Indonesia beserta nama singkatan maupaun kependekannya antara lain ialah :

  1. Kementerian yang mempunyai tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)


  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
  • Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
  • Kementerian Pertahanan (Kemenhan)


  1. Kementerian yang memiliki tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya ini disebut ke dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945)


  • Kementerian Agama (Kemenag)
  • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM)
  • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
  • Kementerian Kehutanan (Kemenhut)
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
  • Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
  • Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)
  • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
  • Kementerian Pekerjaan Umum (Kemenpu)
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdiknas)
  • Kementerian Perdagangan (Kemendag)
  • Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
  • Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
  • Kementerian Pertanian (Kementan)
  • Kementerian Sosial (Kemensos)
  • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)


  1. Kementerian yang tugasnya mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi serta sinkronisasi program pemerintah


  • Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kemen BUMN)
  • Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)
  • Kementerian Lingkungan Hidup (Menlh)
  • Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemenegpdt)
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemeneg PP & PA)
  • Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora)
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
  • Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)
  • Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera)
  • Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek)
  • Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)



  1. Kementerian koordinator yang mempunyai tugas sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian yang berada di dalam kewenangannya.


  • Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan (Kemenko Polhukam)
  • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)
  • Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra)

Dan sebelum mempunyai nama kementerian, dahulunya namanya ialah departemen, mialnya seperti Departemen Agama atau Depag, Departemen Kesehatan atau Depkes, Departemen Perhubungan atau Dephub, Departemen Sosial atau Departemen Sosial, Departemen Penerangan Deppen, Departemen kehutanan dan lainnya.

 

Sejarah, Tugas dan Fungsi Departemen Kehutanan 

Di masa Pemerintahan Presiden Jokowi Kementerian Kehutanan ini di gabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Adapaun beberapa nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebelum di gabung ini anatara lain ialah :

  • Lingkungan hidup
  • Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg PPLH, 1978-1983)
  • Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Kemeneg KLH, 1983-1993)
  • Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneg LH, 1993-2005)
  • Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH, 2005-2014)

Kehutanan

  • Direktorat Jenderal Kehutanan, Departemen Pertanian (sampai dengan tahun 1983)
  • Departemen Kehutanan (1983-1998)
  • Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998)
  • Departemen Kehutanan (1998-2005)
  • Kementerian Kehutanan (2005-2014)

 

Adapun tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada di bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dan di dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan ini menyelenggarakan fungsi :

Pertama perumusan dan penetapan kebijakan di dalam bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan juga lingkungan hidup dengan berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan juga ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan juga hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perhutanan sosial, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, ancaman, dan juga pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup dengan cara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai serta hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industri primer yang merupakan hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian perubahan iklim, kemitraan lingkungan, serta penurunan gangguan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, ancaman dan juga pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan juga kehutanan.

Pelaksanaan bimbingan teknis dan juga supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta penurunan gangguan, ancaman serta pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pelaksanaan penelitian, pengembangan serta inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pelaksanaan dukungan yang sifatnya substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 Susunan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan terdiri atas :

  1. Sekretariat

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan


  1. Inspektorat

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah

Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional

Staf Ahli Bidang Energi

Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam dan

Staf Ahli Bidang Pangan.

 

Lambang Departemen Kehutanan 

Departeman Kehutanan ini mempunyai lambang yang berbentuk Bulatan di dalamnya ada illustrasi dari bentuk gambar pohon dan aliran air, didalam lambang ini juga ada t 4 warna unsur utama yaiti Hitam, Hijau, Biru serta Coklat. Lambang ini selain di pakai sebagai logo utama instansi Departemen Kehutanan juga di gunakan sebagai tanda pengenal yang di pasang di lengan baju sebelah kiri.

Lambang ini memiliki arti kiasan sebagai berikut :

  1. Warna hitam yang ada di dalam bentuk lingkaran di bagian luar logo ini melambangkan keabadian dan sebagai suatu kesatuan tekad yang mantap oleh para rimbawan untuk menjaga rimba supaya tetap lestari dengan konservasi.
  2. Pohon hijau yang melambangkan hutan yang subur yang memiliki berbagai fungsi dalam upaya konservasi sumber daya alam serta lingkungan hidup.
  3. Pohon hitam yang melambangkan hutan yang produktif yang fungsinya sebagai sarana pendukung pembangunan nasional.
  4. Adanya garis-garis lengkung biru yang melambangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air.
  5. Warna dasar coklat yang melambangkan tanah yang subur berkat adanya usaha konservasi tanah.

 

Logo Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Keseluruhan lambang Departeman Kehutanan ini juga mencerminkan giat usaha para rimbawan yang sangat aktif membantu usaha pembangunan hutan dan kehutanan dan juga pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup guna untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan juga makmur berdasar  Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.

 

Visi dan Misi Departemen Kehutanan

Departemen kehutanan ini juga memiliki visi dan misi seperti halnya depatemen yang lainnya, adapun visi dan juga misi departemen kehutanan ini ialah : 

Visi :

Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk menjamin Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kemakmuran Rakyat

Misi :

  1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, dengan penjabaran
  2. Menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan,
  3. Menjamin dan mengoptimalkan luas dan fungsi kawasan hutan.
  4. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi, lindung dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.
  5. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS):
  6. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk mendukung sistem penyangga kehidupan
  7. Mendorong peran serta masyarakat


TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup Tahun sesuai Visi dan Misi tersebut di atas ialah: “Terwujudnya pembangunan Indonesia berdasarkan pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (green economy) untuk “menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan”.

SASARAN DAN LOKUS PRIORITAS

Jika dilihat secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai ialah mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup dan juga pengelolaan sumberdaya alam yang mengarah di pengarusutamaan prinsip pembangunan berkelanjutan. Sasaran khusus yang hendak dicapai ialah :

  1. Terkendalinya pencemaran dan juga kerusakan lingkungan sungai, pesisir, danau serta laut dan juga air tanah.
  2. Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hutan.
  3. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi.
  4. Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan lokus kegiatan utama yakni Sungai Ciliwung dan Bengawan Solo.
  5. Perkotaan, dengan lokus kegiatan mewakili karakteristik Kota Metropolitan, Kota Besar, Kota Sedang, dan juga Kota Kecil
  6. Ekosistem Pulau, dengan lokus kegiatan utama yakni Teluk Tomini dan pulau-pulau kecil terluar.

 

Alamat Departemen Atau Kementrian Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia merupakan gabungan dari 2 kementerian yang sebelumnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Kehutanan. Tujuan dari Kementerian ini ialah terwujudnya Pembangunan Indonesia berkelanjutan dengan cara menekankan pada ekonomi hijau ( green economy ) yakni perekonomian dengan tetap menjaga kelestarian hutan, sumber daya alam, ekosistem, serta mencegah terjadinya bencana lingkungan sebab kerusakan di lingkungan hidup. Awal Januari ini telah mulai dilakukan pindah-pindah personil dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup dari Jl. D.I Panjaitan menuju ke kantor Kementerian Kehutanan di Manggala Wanabhakti Jl. Gatot Subroto. Ini merupakan sebagai wujud atau aktualisasi penyatuan dengan cara fisik dan bertahap dua kementerian tersebut menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Untuk tahap awal ini Kedeputian VI Bidang Komunikasi Lingkungan dan juga Pemberdayaan Masyarakat yang pindah menempati Blok 4 Lt. 4 Wing C yang ada di Gedung Manggala Wanabhakti dengan jumlah personil sebanyak 78 orang.

Masih akan berlanjut pindah-pindahan ini menurut kesiapan di Gedung Manggala Wanabhakti. Dan jika dilihat secara konseptual penggabungan sudah selesai dengan konsep kelembagaan sebanyak 9 fungsi lini (Direktorat Jenderal) ini sebagai hasil penyatuan dua kementerian yang menjadi satu yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Konsep tersebut nantinya telah final dan naik ke Presiden pada 30 Desember 2014 silam. Fungsi-fungsi Lini ini antara lain meliputi : Ditjen Planologi Kehutanan dan juga Tata Lingkungan, Ditjen Konservasi SDA dan juga Ekosistem, Ditjen Pengendalian DAS dan juga Hutan Lindung, Ditjen Pengelolaan Hutan Produk Lestari, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan juga Kerusakan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Sampah, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Limbah dan B3, Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan,.

Menteri LHK juga menyatakan syukur dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari para senior,eks Menteri, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan para aktivis lingkungan, LSM, akademisi, asosiasi dunia usaha dan semua pihak atas masukan yang berharga dan juga memuluskan penataan kelembagaan tersebut. Menteri juga menyatakan bahwa dengan optimisme dukungan jajaran birokrasi kedua kementerian tersebut dalam langkah langkah kerja kedepan, dengan cara pola baru kerja birokrasi yang merefleksikan hadirnya kebijakan yang berpihak kepada  rakyat. 

 

Alamat dan Kontak :

Kementerian Lingkungan Hidup  Republik Indonesia

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410 Telp : (021) 858 0067-68

Email : edukom@menlh.go.id

Website : http://www.menlhk.go.id

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt. 3

Jl. Gatot Subroto - Senayan Jakarta 10207

Telp : (021) 570 4501-04, (021) 573 0191

Email : pusdata@dephut.go.id 

Website : http://www.dephut.go.id


Penulis : Agung


 

Sumber : 

http://indonesia.go.id/?p=1551 

https://justicegreen.wordpress.com/2010/12/04/visi-dan-misi-departemen-kehutanan

http://evotama.blogspot.co.id/2015/07/logo-departemen-kehutanan.html

http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kementerian-departemen-di-pemerintahan-negara-republik-indonesia.html#comment-form

 


Related Article