By Admin  Article Published 27 January 2017
 

 

 

Sekolah Ilmu Permasyarakatan - Jika ada pertanyaan tentang jenis aparat atau petugas hukum yang paling banyak berhadapan dengan pelaku atau penjahat kriminal, maka jawabannya yaitu Petugas Pemasyarakatan atau yang sering disebut dengan istilah Sipir.

 

Bukan bermaksud untuk membandingkan di antara petugas/aparat hukum, Polisi menangani pelaku kriminal/penjahat mungkin paling lama hanya beberapa bulan, sedangkan Petugas Pemasyarakatan atau Sipir dapat bertahun-tahun berhadapan dengan para pelaku kriminal dan bahkan tugas mulianya yaitu membina dan mendidik para pelaku kriminal ini agar bisa kembali diterima di Masyarakat. Resikonya sama-sama tinggi antara Petugas Pemasyarakatan dan Polisi, namun mungkin dapat dikatakan Petugas Pemasyarakatan mempunyai resiko yang lebih tinggi karena harus menjalani tugasnya menghadapi dan juga membina para penjahat setiap hari yang jumlahnya ratusan sampai ribuan di dalam sebuah Rutan atau Lapas.

 

Dimanakah Petugas Pemsyarakatan ini menimba ilmu tentang pembinaan narapidana? ternyata di Indonesia ada Perguruan Tinggi Kedinasan yang menghasilkan petugas pemsyarakatan, yaitu Sekolah Ilmu Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang melaksanakan program pendidikan Diploma III dalam menciptakan tenaga profesional dalam bidang Pemasyarakatan.

 

Memang tak dipungkiri lulusan Sekolah Ilmu Permasyarakatan selalu diperhitungkan pada jajaran Kementerian Hukum serta HAM RI (Departemen Kehakiman dan HAM RI) dan juga Pemerintahan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya alumni Sekolah Ilmu Permasyarakatan pada setiap periode Kepresidenan selalu menduduki posisi Eselon I dan II (Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri,  Kepala Badan dan Kepala Kantor Wilayah serta Direktur Jenderal,) pada Kementerian Hukum dan HAM RI tidak hanya sampai disitu lulusan Sekolah Ilmu Permasyarakatan juga tidak sedikit yang berkarir pada Mahkamah Agung (Hakim Tinggi, Hakim Agung,  Hakim Tipikor atau Adhock dan jajarannya), Anggota DPR RI, Pengacara, Kepolisian (Perwira),  BIN (Badan Intejen Negara), pihak Swasta (pilot Garuda Indonesia, Unilever dll),  Instansi Birokrasi Vertikal yang lainnya (posisi eselon I  dan II), dan posisi ajudan Menteri Hukum dan HAM selalu didominasi oleh para lulusan Sekolah Ilmu Permasyarakatan, tak cukup sampai disitu bahkan sampai keluar negeri terdapat alumni Sekolah Ilmu Permasyarakatan yang menduduki posisi sebagai Atase dan Kepala Pemasyarakatan Republik Timor Leste (sejajar dengan Kepala Kejaksaan Agung, Ketua Mahkamah Agung dan Kepala Kepolisian RI).

 

Kementerian Hukum dan HAM RI terdiri 11 unit eselon satu diantaranya sebagai berikut :

  1. INSPEKTORAT JENDERAL
  2. SEKRETARIAT JENDERAL
  3. DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
  4. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
  5. DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
  6. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
  7. DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA
  8. DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
  9. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
  10. BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA
  11. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

.

Sekolah Ilmu Permasyarakatan adalah perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia. Sekolah Ilmu Pemasyarakatan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 270/164 pada tanggal 24 Oktober 1964. sekolah ini didirikan sebagai Kawah Candradimuka kader-kader Pemasyarakatan di Indonesia dan mengemban tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan profesional program Diploma III dimana ditujukan pada keahliaan khusus di bidang Pemasyarakatan.

 

Sekolah Ilmu Permasyarakatan ini nantinya akan ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) antara lain: Lembaga Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Rampasan Negara dan Penyimpanan Benda Sitaan, namun pada kenyataannya banyak dari lulusan Sekolah Ilmu Permasyarakatan yang justru menduduki posisi-posisi yang sangat strategis pada Kementerian Hukum serta HAM RI hal tersebut tentunya didasarkan pada SDM dan kompetensi dan juga "Jiwa Korsa" yang selalu dijunjung tinggi oleh Alumni Sekolah Ilmu Permasyarakatan

 

Sejarah Berdirinya Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Sekolah Ilmu Permasyarakatan didirikan atas pertimbangan adanya keperluan sumber daya manusia di bidang Pemasyarakatan yang mendesak sehubungan dengan perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dari Sistem  Kepenjaraan berubah menjadi Sistem Pemasyarakatan. Konsep Pemasyarakatan dicetuskan oleh DR. SAHARDJO, S.H pada orasi ilmiahnya berjudul “Pohon Beringin Pengayoman” yang disampaikan saat beliau menerima gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 dari Universitas Indonesia di Istana Negara. Dalam pidatonya antara lain dinyatakan bahwa tujuan pidana penjara yakni pemasyarakatan.

 

Untuk merealisasikan konsep tersebut, diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 di Bandung yang memutuskan penggantian Sistem kepenjaraan dengan Sistem Pemasyarakatan dan dituangkan secara resmi dalam amanat Presiden Republik Indonesia.

 

Dalam melaksanakan Sistem tersebut dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi memadai di bidang Pemasyarakatan dan perlu pula untuk menciptakan kader-kader Pemasyarakatan yang berpendidikan Akademis untuk dijadikan pelopor. Untuk memenuhi maksud tersebut maka dengan keputusan Presiden RI Nomor 270/1964 tanggal 24 Oktober 1964 Sekolah Ilmu Permasyarakatan didirikan secara resmi.

 

 

Visi dan Misi  Sekolah Ilmu Permasyarakatan

VISI :

Terpercaya dalam mempersiapkan kadar Pemasyarakatan yang Berkualitas 

MISI :

Melaksanakan pendidikan terhadap Taruna agar menjadi Kadar Pemasyarakatan yang memiliki integritas moral yang ringgi, kematangan intelektual dan berkemampuan professional yang handal

Falsafah Sekolah Ilmu Permasyarakatan adalah "CATUR UTAMA KARYA SIAGA:

 Yang berarti :  

 

 CATUR UTAMA :

adalah kebulatan dari tiga kesaktian dan satu kebaktian utama, yaitu Tanggap dalam pengetahuan, Tanggon dalam kepribadian,

Trengginas dalam jasmani dan Welas Asih dalam bertindak 

 

 KARYA SIAGA:

yang berarti siap bekerja dengan berlandaskan pada tiga kesaktian dan satu kebaktian utama

 Asas Pendidikan AKIP adalah "TRI DHARMA KARYA DHIKA" Yang berarti :

 

 Dharma I :

Dharma Majnana Bhakti

Berarti jiwa pengabdian yang tinggi 

 

 Dharma II :

Dharma Karya Bhakti

Berarti berprofesi/berkemampuan yang tinggi 

 Dharma III :

Dharma Madana Bhakti

Berarti jiwa kasih sayang terhadap sesame

 

Tugas Pokok & Fungsi Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Berdasarkan Surat Keputusan menteri Kehakiman RI No. M.06-PR.07.03 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Ilmu Permasyarakatan, maka Sekolah Ilmu Permasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan pada jalur pendidikan professional Program Diploma III yang ditujukan pada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan.

  

Dalam Maksanakan Tugas Pokok tersebut Sekolah Ilmu Permasyarakatan Menyelenggarakan fungsi

  1. Terwujutnya pendidikan profesinal yang di tunjukan kepada keahlian khusus di bidang Pemasyarakatan.
  2. Terselenggarakanya pelantikan terapan, pengkajian teknologi dan masalah – masalah Pemasyarakatan
  3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sevara professional sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
  4. Terwujudnya pembinaan sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungannya.
  5. Terselenggaranya pengelolaan akademistrasi akademik.

 

Program Pendidikan Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Program Pendidikan Akademis,  bertujuan untuk  mendidik Taruna Agar dapat menguasai keahlian dan ilmu  pengetahuan yang menunjang secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan sistem  Pemasyarakatan, sehingga akan mampu melaksanakan tugas dengan jiwa yang penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas – tugasnya.

Program Pendidikan Kepribadian untuk membentuk jati diri Taruna sebagai kader Pemasyarakatan yang berjiwa Pancasila, tanggon dalam keperibadian dan trengginas dalam jasmani sekaligus welas asih dalam bertindak dan yang tanggap dalam pengetahuan.

 

Program Pendidikan Profesi, bertujuan untuk memberikan pembekalan keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan

Program Pendidikan Jasmani, bertujuan dalam mengembangkan dan jasmani yang sehat sehingga didapatkan sikap samapta dan memiliki daya tahan yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

 

 

Masa Pembinaan Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Masa Pembimbingan Awal Taruna Selama 3 Bulan

PRA LAT SAMPTA

Suatu tahap masa orientasi selama satu minggu yang bertujuan untuk mempersiapkan dan mengenalkan kesempatan sebelum melaksanakan kegiatan latihan dasar kesempatan.

LAT SAMAPTA

Latihan dasar kesempatan 1 bulan di SPN Lido Sukabumi bertujuan untuk melatih sikap sampta dan melatih dalam bidang  peraturan Baris – berbaris, Tata Upacara dll, yang akhirnya bermanfaat bagi taruna dalam melaksanakan pendidikan.

Masa Pembinaan Mental Fisik

  • Pengenalan Lingkungan Kampus Pengayom
  • Membentuk pemasyarakatan yang tanggon, tanggap tragginas dan welas asih
  • Membina rasa persatuan dan kesatuan dan juga jiwa korsa.
  • Membentuk sikap, watak dan kepribadian yang sesuai dengan falsafah atau Catur Utama Karya Siaga
  • Menanamkan ketaqwaan dan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa.
  • Memberikan pengetahuan tambahan berupa keterampilan, profesi serta pengembangan bakat dan minat
  • Napak Tilas
  • Pembaretan

 

Profil Lulusan Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Alumni Sekolah Ilmu Permasyarakatan diharapkan menjadi lulusan yang menguasai pengetahuan serta berintegritas moral sebagai petugas pemasyarakatan yang mampu  menjadi pengambilan keputusan, pelaksana teknis, manajer dan peneliti,

Siap menjalankan tugas di jajaran direktorat jenderal permasyarakatan:

  1. Rumah tahanan negara (rutan)
  2. Lembaga pemasyarakatan (lapas)
  3. Balai pemasyarakatan (bapas)
  4. Rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara (rupbasan)

 

Pendaftaran Sekolah Ilmu Permasyarakatan

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengundang putra dan putri terbaik lulusan SMA/SMK/MAN untuk mengikuti seleksi Calon Taruna Sekolah Ilmu Permasyarakatan ketentuan sebagai berikut:

. Syarat Pendaftaran

  1. Warga Negara Republik Indonesia.
  2. Pendidikan SLTA sederajat. Untuk Ijazah minimal rata-rata 7,0 (tujuh koma nol) dan nilai Bahasa Inggris minimal 7,0 (tujuh koma nol) pada rapor semester akhir. Khusus pelamar yang menyelesaikan pendidikan SLTA sederajat di Papua dan Papua Barat nilai Ijazah rata-rata minimal 6,0 (enam koma nol) dan nilai Bahasa Inggris 6,0 (enam koma nol) dalam rapor semester akhir.
  3. Pria/Wanita
  4. Umur pada serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih dari 22 tahun (dibuktikan dengan surat keterangan lahir atau akte Kelahiran).
  5. Tinggi badan wanita minimal 158 cm, minimal pria 165 cm, berat badan seimbang (ideal) berdasarkan hasil pengukuran yang akan dilaksanakan pada saat verifikasi dokumen asli.
  6. Berbadan sehat tidak cacat mental dan fisik, tidak memakai softlens dan kacamata, tidak buta warna dan tidak tuli. dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter RS. Pemerintah.
  7. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga.
  8. Bagi pria tidak ada bekas tato atau bertato dan tidak ditindik atau bekas tindik telinganya atau anggota badan yang lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat.
  9. Bebas AIDS atau HIV, bebas hepatitis dan narkoba serta memiliki paru-paru yang sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dan Keterangan Hasil Rontgen yang ibuat oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (dibawa saat Tes Kesehatan).
  10. Belum pernah menikah. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.
  11. Bersedia untuk ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan  di seluruh daerah Indonesia dengan menandatangani surat perjanjian ikatan dinas selama 4 Tahun (POLTEKIP).
  12.   Tidak pernah drop out (DO) atau putus studi dari Sekolah Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) dan atau Akademi kedinasan pemerintah lainnya.
  13. Membuat dan mengisi formulir pernyataan serta melengkapi surat-surat keterangan yang lainnya setelah dinyatakan diterima sebagai Siswa lkatan Dinas.
  14. Tidak sedang menjalani pekerjaan atau ikatan dinas dengan instansi pemerintah / BUMN  ataupu  perusahaan yang lain.


Bagi peserta didik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan HAM, harus memenuhi persyaratan diatas (angka 1 sampai 13), juga harus memenuhi syarat :

  1. Mendapat persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan gol atau pangkat. ruang setinggi-tingginya Pengatur Muda Tk.I / (II/b) yang dibuktikan dengan surat pengantar dari Eselon II atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  2. Umur setinggi-tingginya 25 tahun, yang dibuktikan dengan akte atau surat keterangan lahir;
  3. Tidak dalam sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang ataupun berat dan proses pemeriksaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari Kepala Satuan Kerja;
  4. Hanya mendaftarkan diri di 1 (satu) program pendidikan yang sesuai dengan formasi asal PNS atau PNS dijajaran Pemasyarakatan hanya boleh mendaftar di POLTEKIP.

B. Tata Cara Pendaftaran 

Peserta melakukan registrasi online melalui http://panseldikdin.menpan.go.id. untuk mendapatkan username dan password, lalu mencetak tanda bukti pendaftaran I.

Peserta yang sudah memiliki username dan password harus melakukan registrasi ulang melalui http://catar.kemenkumham.go.id dan kemudian mencetak tanda bukti pendaftaran II.

Khusus peserta dari PNS Kementerian Hukum dan HAM hanya melakukan registrasi di http://catar.kemenkumham.go.id dengan cara memasukkan NIP dan mencetak tanda bukti pendaftaran II.

Berkas lamaran harus dikirim melalui jasa pengiriman Pos atau jasa pengiriman sejenis. Berkas lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Siswa Ikatan Dinas Kementerian Hukum dan HAM dengan alamat Po Box 9999 Jakarta 10000.


Berkas lamaran dimasukkan ke dalam map warna merah untuk POLTEKIP, di luar map tertulis :

  1. Nama
  2. Tempat dan Tanggal Lahir
  3. Alamat 
  4. Nomor Telepon 
  5. Alamat Email

Berkas lamaran terdiri dari :

  1. Surat lamaran ditujukan pada Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
  2. Fotokopi Nilai Rapor Semester akhir yang telah dilegalisir.
  3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang telah dilegalisir.
  4. Fotokopi ljazah / STTB dan transkip nilai terakhir yang telah dilegalisir.
  5. Surat keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dan tidak tuli dari dokter RS.Pemerintah.
  6. Fotokopi akte kelahiran / surat keterangan lahir.
  7. Surat keterangan belum pemah menikah dari Kepala Desa/ Lurah sesuai domisili.
  8. Surat pernyataan dari pelamar yang berisikan tentang sanggup mentaati perjanjian ikatan dinas, sanggup untuk mengganti seluruh biaya selama mengikuti pendidikan jika mengundurkan diri, bersedia ditempatkan diseluruh Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan, sanggup untuk tidak menikah selama pendidikan dan tak terikat dengan instansi pemerintah lain/swasta bermaterai 

Itu tadi informasi tentang Sekolah Ilmu Permasyarakatan. Semoga bermanfaat !

 

 

Penulis : Agung

Sumber:

http://arungnelman.blogspot.co.id/2015/03/tentang-akip-akademi-ilmu.html

 


Related Article