By Admin  Article Published 01 January 2017
 
 Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Sebagai Tonggak Keadilan Publik yang Berkelanjutan
 

Berbicara soal keadilan di negeri ini memang bagaikan mimpi di siang bolong. Meski terbentuk berbagai lembaga atau institusi negara, nyatanya keadilan di negeri ini masih di pertanyakan atau dengan kata lain “hukum di negeri ini tajam di bawah akan tetapi tumpul di atas”. Kendati hukum masih di pertanyakan, namu untuk memberikan rasa keadilan yang seadil- adilnya bagi masyrakat, pada dasarnya negara memiliki berbagai macam lembaga yang memang bertugas untuk mengawal jalanya proses pencari atau penegakkan keadilan di negeri ini. berbagai lembaga tersebut adalah lembaha Mahkamah Agung atau lembaga kehakiman, Polisi Republik Indonesia atau biasa di sebut dengan POLRI, dan ada juga Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas satu di antara tiga lembaga penegak / penjamin keadilan di negeri ini yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. 

Bagi sebagian orang pasti sudah tidak asing lagi dengan kejaksaan atau Kejaksaan Republik Indonesia, namun tidak sedikit pula masih awam atau paling tidak bertanya- tanya apa sih yang di maksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia terlebih fungsi dan tugasnya, bukankan sudah ada polisi dan hakim (pengadiln) dalam menyelesaikan atau mencari keadilan melalui negara. Sebelum kita memahami tugas dan fungsi dari Kejaksaan Republik Indonesia, maka kita sebaiknya mengetahui pembagian hukum yang ada di Indonesia. secara garis besar, hukum di Indonesia di bagi menjadi dau yaitu huku  publik dan hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang melibatkan sengketa antara person dengan person. Artinya, hukum privat ini tidak akan pernah ada atau terjadi tanpa adanya sengketa antara beberapa orang, dan salah satu pihak merasa di rugikan sehingga merasa perlu untuk menempuh jalur hukum. 

Sementara itu yang dimaksud dengan hukum publik adalah hukum yang memang menyinggung ranah publik, meski tidak ada yang memperkarakan perkara tersebut namun karena atas nama untuk menjaga rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maka negara merasa untuk menindaknya dan membawanya ke ranah pengadilan. Untuk lebih mudahnya maka akan saya berikan contoh dari masing- masing pembagian hukum tersebut. hukum privat dapat di contohkan seperti perkara sengketa wanprestasi, sengketa bisnis, atau sengketa pembagian harta waris yang melibatkan ahli waris. Sementara contoh dari hukum publik adalah kasus pencrian, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Pada kasus hukum privat maka yang menuntut adalah si tergugat (pihak yang merasa di rugikan), sementara itu dalam hukum publik, yang menuntut seseorang yang di duga berbuat salah adalah pihak kejaksaan (Kejaksaan Republik Indonesia). jadi di sini Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas sebagai wakil dari negara untuk menuntut pihak yang di duga melakukan tindak kejahatan. Oleh karena itu Kejaksaan Republik Indonesia juga sering di sebut jaksa penuntut umum dalam sebuah pengadilan, karena memang tugas dari kejaksaan adalah mewakili masyarakat umum untuk menuntut hal- hal yang sekiranya merugikan masyarakat secara luas. Itu merupakan gambaran umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia. untuk lebih jelasnya berikut kami uraikan mulai dari pengertian, sejarah, hingga tugas, fungsi misi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang kami dapat langsung dari situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu www.kejaksaan.go.id.

 

Pengertian Kejaksaan Republik Indonesia 

Apabila mengacu dari website resmi dari kejaksaan Republik Indonesia, yang di maksud dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, terlebih yang memiliki tugas dalam bidang penuntutan. Di tugaskan sebagai badan yang memiliki wewenang dalam penegakkan hukum dan keadilan Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan Negeri adalah kekuasaan negara yang khsusunya di bidang penuntutan yang mana semaunya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan. Mengacu berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan dari UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. kejaksaan yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum di tuntun guna berperan dalam menegakkan kedaulatan supermasi hukum, perlindungan kepentingan yang bersifat umum, penegakkan hak asasi (HAM), penegakkan pemberantasan korupsi, Kolusi atau Nepotisme (KKN). Dalam Undang- Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan kekuasaanya negara di bidang penuntutan dan harus melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenang secara independen dan merdeka. Yang ini di jelaskan pada Pasal 2 Ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Ketika menjalankan tugasnya, Kejaksaan Republik Indonesia di pimpin oleh Jaksa Agung yang mana membawahi enam Jaksa Agung Muda dan 31 Kepala Kejaksaan Tinggi yang ada di tingkat provinsi. Di dalam Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi yang cukup sentral serta peran yang sangat strategis dalam upayanya memantapkan ketahanan negara. Pasalnya, kejaksaan berada dalam poros dan menjadi filter terhadap proses penyidikan dan proses pemeriksaan yang ada di persidangan dan juga sebagai pelaksanaan penetapan dan putusan dari pengadilan. Oleh karena itu, lembaga kejaksaan merupakan kendali proses perkara, karenanya hanya lembaga Kejaksaan yang mampu dan dapat menentukkan apakah kasusu yang ada dapat diajukkan ke pengadilan atau tidak yang berdasarkan alat bukti yang pastinya sah menurut hukum acara pidana yang di gunakan di Indonesia.

Ada satu hal lagi yang perlu di katahui, bahwa Kejaksaan juga merupakan satu- satunya lembaga pelaksana keputusan pidana. Tidak hanya berperan dalam kasusu pidana, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki tugas dan peran dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yakni dapat bertugas untuk mewakili Pemerintah dalam perkara dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa pengacaranya negara. Jaksa yang di berikan kewenangan tersebut akan di beri wewenang menjadi Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan serta wewenang lain yang di atur berdasarkan Undang- Undang. Itulah pengertian atau urain panjang tentang pengertian Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan apa yang di paparkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam situs resminya.  

 

Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk lebih memahami tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia maka anda perlu menyimak beberapa uraian tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang ada di bawah ini. sebagai lembaga negara, tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia di atur tersendiri dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 30 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. adapun  tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah :

Pada Bidang Hukum Pidanan:

  • Memiliki tugas untuk melakukan penuntutan
  • Memiliki wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  • Melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan serta keputusan lepas berstyarat
  • Melakukan penyidikan kepada tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang
  • Melengkapi berkas perkara yang tertentu dan untuk itu bisa melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepada pengadilan yang dalam pelaksanaan realnya di koordinasikan dengan penyidik umum

Adapun dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang sebagaimana berikut:

 

“Kejaksaann dengan kuasa khusunya, ia dapat melakukan tindakan bik di dalam ataupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Sementara itu dalam bidang ketertiban serta ketentraman umum, Kejaksaan Republik Indonesia turut menyelenggarakan kegiatan yang dapat di uraikan sebagai berikut:

  • Bertugsa untuk meningkatkan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat
  • Bertugas sebgai pengamanan kebijakan penegakkan hukum
  • Pengawasan peredaran barang cetakan.

 

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Sealain memiliki tugas dan wewenag yang diautur oleh Undang- Undang, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki visi misi sebagai grean desaint dari lembaga yang bertugas mengawal keadilan hukum di negeri ini. adapun visi misi Kejaksaan Republik Indonesia tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 011/A/JA/01/2010 tentang rencana strategis Kejaksaan Republik Indonesia  Tahun 2010-2014 tanggal 8 Januari 2010. Adapun urain dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

 

Visi Kejaksaan Republik Indonesia

Adapun visi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah:

 

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai kepautan”.

 

Misi Kejaksaan Republik Indonesia

Adapun misi dari Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagaimana yang di uraikan di bawah ini:

Dalam bidang perdata serta dalam bidang tata usaha negara: Kejaksaan Republik Indonesia dengan kuasa khusus, dapat bertindakn dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan guna dan atas nama negara atau pemerintahan. Misi dari kejaksaa republik Indonesia adalah sebagai berikut:

  • Mengoptimalkan pelaksanaan dari fungsi Kejaksaan dalam upayanya melaksanakan tugas dan wewenang, baik itu di dalam segi kualitas ataupun kuantitas penanganan perkara pada seluruh tindak pidana, pada penanganan perkara perdata serta tata usaha negara, dan pengoptimalisasian kegiatan Intelejen Kejaksaan, secara proposional, secara profesional yang bermartabat melalui penerapan SOP (Standard Operating Procedure) yang telah di tentukan, tepat, terarah, cermat, efisien serta efektif.
  • Mengoptimalkan peranan pada bidang pembinaan serta pengawsan dalam rangka mendukung serta pelaksanaan tugsa pada bidang- bidang yang lainnya, terutama pada bidang yang terkait upayanya dalam penegakkan hukum.
  • Mengoptimalkan tugas dalam melayani publik pada bidang hukum dengan penuh tanggung jawab yang taat azas, efektif serta efisien serta penghargaan terhadap hak- hak yang bersifat publik.
  • Melakukan pembenahan serta penataan kembali pada struktur organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, pembenahan pada sistem informasi manjemen terlebih pada pengimplementasian program Quick supaya dapat di akses segera oleh masyarakat secara luas. Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) untuk membangun sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah serta jangka panjang hingga tahun 2025. Menerbitkan serta menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana serta prasarana dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan melalui tunjangan kinerja atau remunerisasi supaya kinerja dari kejaksaan dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel serta optimal.
  • Membentuk aparat Kejaksaan Republik Indonesia yang handal, profesional, tangguh, bermoral serta beretika untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta wewenang terlebih dalam upayannya penegakkan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainya yang terkait.

 

Doktrin Kejaksaan Republik Indonesia

Tidak hanya visi dan misi, Kejaksaan Republik Indonesia juga memiliki doktrin kerja tersendiri. Hal ini bertujuan untuk lebih memantapkan tugas dan wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk lebih bekerja secara profesional dan dapat dipercaya menjalankan amanah menjaga supermasi hukum di negeri ini. adapun doktrin Kejaksaan Republik Indonesia yang di maksud adalah :

 

“TRIKRAMA ADHYAKSA”

Adapun artinya adalah: 

  • SATYA: memiliki arti sebuah kesetiaan yang mana sumber kesetiaan tersebut bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri sendiri juga serta keluarga ataupun kepada sesaman manusia.
  • ADHI: Kesempurnaan ketika bertugas serta berunsur pada rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Tuhan yang Maha Esa baik untuk keluarga atau sesama manusia.
  • Wicaksana: arti  dari wicaksana ini adalah bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku yang khusus dalam penerapan kekuasaan serta kewenangan.

 

Struktur Keorganisasian dalam Kejaksaan Republik Indonesia

Untuk memudahkan oprasional Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bentuklah struktur organisasi dalam Kejaksaan Republik Indonesia. selain untuk memudahkan dalam hal operasional, dengan adanya struktur organisasi ini juga akan lebih memaksimalkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam melayani dan menjaga gerbang keadilan di tengah- tengah masyarakat. adapun struktur organisasi dalam Kejaksaan Republik Indonesia dapat anda akses sendiri dalam situs resminya kejaksaan agung republik Indonesia. 

Itulah uraian tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sekarang kita sudah tahu bukan apa fungsi dan tugas serta wewenang dari Kejaksaan Republik Indonesia. Namun tidak ada gading yang tak retak. Meski secara Undang – Undang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan pengamanan yang ketat supaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat serta menjadi salah satu pilar penyangga supermasi hukum di Indonesi, tidak sedikit kekurangan dan kecacatan yang ada di dalam lembaga negara yang terhormat tersebut terlebih pada okum- oknum tersebut. oleh karena itu di butuhkan partisipasi aktif dari kita baik sebagai pengontrol  agar Kejaksaan Republik Indonesia lebih baik sehingga bisa memberikan rasa nyaman bagi masyarakat terutama dalam penegakkan keadailan. Hal ini penting, mengigat tanpa kritik konstruksi dari kita selaku masyarakat, lembaga negara terlebih Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan bisa berbenah untuk menjadi lebih baik. 

Meski demikian, kita juga tidak boleh kelewat batas dalam memberikan upaya kritik yang membangun bagi Kejaksaan Republik Indonesia. karena bagaimanapun, sama dengan kita mereka yang ada di dala juga manusia biasa yang mungkin pernah berbuat salah dan khilaf. Dengan mengetahui latar belakang serta selik beluk terkait Kejaksaan Republik Indonesia ini maka di harapkan para pembaca akan lebih paham bagaiman konstruk penjaga gawang keadilan di negeri ini. selain kejaksaan masih ada lembaga keadilan lain yang patut dan perlu kita kawal bersama dengan tujuan tak lain adalah untuk kemajuan bangsa dan negara ini yang menganut falsafah negara hukum. Demikianlah ulasan tentang Kejaksaan Republik Indonesia, semoga informasi ini bisa memberikan manfaat dan gambaran umum tentang Kejaksaan Republik Indonesia. untuk lebih jelasnya anda bisa mengakses langsung sutus resmi Kejaksaan Republik Indonesia atau paling tidak membaca UU yang mengatur Kejaksaan Republik Indonesia. sekian dan terimakasih!


 

Penulis : Agung

Sumber: 

 

 


Related Article