By Admin  Article Published 19 December 2016
 
Sejarah, Tugas, dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia yang sering disingkat Polri merupakan salah satu fungsi dari pemerintahan negara khususnya di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, dan pelayanan kepada seluruh masyarakat, yang tujuannya untuk mewujudkan keamanan di dalam negeri diantaranya meliputi terpeliharanya keamanan serta ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, tertib dan juga tegaknya hukum, serta terbina-nya ketentraman dalam masyarakat dengan cara menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia).

 

SEJARAH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Kepolisian Republik Indonesia lahir, tumbuh dan juga berkembang tidak lepas dari adanya sejarah perjuangan kemerdekaan RI sejak Proklamasi. Sejak Kemerdekaan Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia sudah dihadapkan pada tugas yang tak hanya kompleks tetapi juga unik. Di samping menata keamanan dan juga ketertiban masyarakat pada masa perang, Kepolisian Republik Indonesia juga terlibat secara langsung dalam berbagai pertempuran melawan penjajah serta berbagai macam operasi militer bersama dengan satuan angkatan bersenjata lainnya. Kondisi semacam ini dilakukan Polri sebab Polri lahir sebagai satuan bersenjata yang lebih lengkap. Hanya selang empat hari sesudah kemerdekaan, tepatnya yaitu tanggal 21 bulan Agustus tahun 1945, secara tegas para pasukan polisi memproklamirkan diri menjadi Pasukan Polisi RI yang dipimpin oleh Letnan Satu (Inspektur Kelas I) Polisi Mochammad Jassin yang ada di Surabaya. Adapun langkah awal yang dikerjakan selain mengadakan pembersihan serta pelucutan senjata terhadap para tentara Jepang yang telah kalah perang, juga ikut serta membangkitkan semangat moral serta patriotik baik seluruh rakyat maupun satuan bersenjata lainnya yang masih dilanda depresi sebab kekalahan perang yang cukup panjang. 

Pada tanggal 29 bulan September tahun 1945 tentara beserta ribuan tentara Belanda menyerang Indonesia dengan alasan ingin melucuti para tentara Jepang. Namun kenyataannya pasukan sekutu justru ingin membantu pemerintahan Belanda menjajah Indonesia kembali. Oleh sebab itu perang antara pasukan Indonesia dengan sekutu terjadi dimana-mana. Puncaknya terjadi tanggal 10 bulan Nopember tahun 1945, yang juga dikenal "Pertempuran Surabaya". Sekarang ini tanggal tersebut dijadikan sebagai salah satu hari Pahlawan yang setiap tahunnya diperingati bangsa Indonesia. Pertempuran ini sangat penting di dalam sejarah Indonesia, tidak hanya karena banyaknya rakyat Indonesia yang gugur, tetapi juga karena semangat heroik-nya dapat menggetarkan dunia serta PBB akan eksistensi negara dan bangsa Indonesia di mata seluruh dunia. Pasukan Polisi memiliki andil yang besar dalam mengobarkan semangat perjuangan dan perlawanan rakyat saat itu. Dalam menciptakan keamanan serta ketertiban yang ada di dalam negeri, Kepolisian Republik Indonesia juga disibukkan oleh berbagai macam operasi militer, berbagai penumpasan pemberontakan mulai dari DI & TII, RMS, RAM PRRI, PKI, berbagai penumpasan GPK dan juga G 30 S/PKI. Berikut ini sejarah lengkap lahirnya Kepolisian Republik Indonesia.

 

Masa Kerajaan

Kepolisian Republik Indonesia rupanya bibit awalnya sudah terbentuk sejak zaman Kerajaan Majapahit. Di saat itu Gajah Mada membentuk sebuah pasukan pengamanan dengan sebutan Bhayangkara yang tugasnya adalah melindungi raja serta kerajaan. Oleh karena itu sampai saat ini Gajah Mada menjadi simbol Kepolisian RI. Selain itu sebagai penghormatan, nama Bhayangkara dijadikan nama pasukan Kepolisian, Polri juga membangun patung patih Gajah Mada yang ada di depan Kantor dari Mabes Polri. 

 

Masa kolonial Belanda

Adapun pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pembentukan pasukan-pasukan keamanan diawali dengan pembentukan pasukan jaga yang berasal dari orang-orang pribumi yang tugasnya menjaga aset dan juga kekayaan orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda di waktu itu. Tahun 1867 beberapa warga Eropa yang ada di Semarang, telah merekrut orang pribumi sebanyak 78 untuk menjaga keamanan diri mereka. Wewenang operasional kepolisian terdapat pada residen dibantu asisten residen. Pada masa Hindia-Belanda ada beberapa bentuk kepolisian, diantaranya seperti polisi lapangan, polisi kota, polisi pertanian, polisi pamong praja, dan lain sebagainya. Saat itu diterapkan pembedaan jabatan untuk pribumi dan bangsa Belanda. Pribumi tidak diperkenankan untuk menjabat bintara, inspektur, dan commissaries. Pribumi hanya menjabat sebagai mantri polisi, wedana polisi, dan asisten wedana. Adapun kepolisian modern Hindia-Belanda tahun 1897-1920 merupakan cikal bakal terbentuknya Kepolisian Republik Indonesia sekarang ini.

 

Masa pendudukan Jepang

Saat masa pendudukannya Jepang membagi wilayah-wilayah kepolisian Indonesia menjadi wilayah Kepolisian Jawa dan wilayah Madura yang pusatnya di Jakarta, sedangkan Kepolisian Sumatera pusatnya di Bukit tinggi, Kepolisian Indonesia Timur pusatnya di Makassar dan yang terakhir Kepolisian Kalimantan pusatnya di Banjarmasin. Setiap kantor polisi yang ada di daerah meski dikepalai seorang pejabat kepolisian yang berasal dari bangsa Indonesia, akan tetapi selalu didampingi pejabat Jepang yang dinamakan sidookaan dimana dalam praktiknya lebih berkuasa jika dibandingkan dengan kepala polisi yang orang Indonesia.

 

Awal kemerdekaan Indonesia

Tak lama sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu, pemerintahan militer Jepang membubarkan Gyu-Gun dan peta, sedangkan polisi masih tetap bertugas, bahkan sampai waktu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Saat itu secara resmi kepolisian telah menjadi kepolisian Indonesia merdeka.

Tanggal 19 bulan Agustus tahun 1945 dibentuk BKN (Badan Kepolisian Negara) oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Letnan Satu (Inspektur Kelas I) Polisi Mochammad Jassin, seorang Komandan Polisi di Surabaya, di tanggal 21 bulan Agustus tahun 1945 telah memproklamasikan Pasukan Polisi RI sebagai langkah pertama yang dilakukan selain mengadakan pelucutan dan pembersihan senjata tentara Jepang yang telah kalah perang, selain itu turut membangkitkan semangat moral serta patriotik satuan-satuan bersenjata dan rakyat yang sedang depresi akibat kekalahan perang yang cukup panjang. Tanggal 29 bulan September tahun 1945 Presiden Soekarno telah melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara.

Kepolisian Republik Indonesia awalnya ada dalam linkup Kementerian Dalam Negeri memiliki nama Djawatan Kepolisian Negara dan hanya bertanggung jawab masalah-masalah administrasi, dan masalah operasional menjadi tanggung jawab Jaksa Agung. Namun tanggal 1 bulan Juli tahun 1946 dengan Ketetapan Pemerintah 1946 No. 11/S.D. maka Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung terhadap Perdana Menteri. Sehingga tanggal 1 Juli diperingati setiap tahun sebagai Hari Bhayangkara.

Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara yang besar perannya dalam memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum, dalam rangka terjaga-nya keamanan dalam negeri. Seperti yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, wilayah-wilayah kepolisian dibagi dengan berjenjang mulai dari tingkat pusat yaitu Markas Besar Polri dengan wilayah kerja meliputi semua wilayah negara RI dan dipimpin oleh Kapolri yang memiliki tanggung jawab terhadap Presiden. Wilayah tingkat Provinsi disebut sebagai Kepolisian Daerah yaitu Polda yang dipimpin seorang Kapolda dan bertanggung jawab terhadap Kapolri, sedangkan di tingkat Kabupaten biasa disebut sebagai Kepolisian Resot ataupun Polres yang dipimpin seorang Kapolres dan bertanggungjawab terhadap Kapolda, sedangkan di tingkat Kecamatan terdapat Kepolisian Sektor yang disebut dengan Polsek dan pimpinan oleh Kapolsek yang memiliki tanggungjawab kepada Kapolres, serta di tingkat Desa ataupun Kelurahan terdapat Pos Polisi dipimpin oleh Brigadir Polisi ataupun disesuaikan dengan kebutuhan menurut kondisi dan situasi daerahnya.

 

Susunan Organisasi Serta Tata Kerja

Kepolisian Republik Indonesia memiliki susunan organisasi serta tata kerja yang disesuaikan dengan kepentingan wewenang dan pelaksanaan tugas yang di atur lebih lanjut menggunakan Keputusan Presiden. Dalam organisasi Negara serta Pemerintahan Polri dipimpin oleh Kapolri adalah Lembaga Negara yang non Departemen dan berkedudukan di bawah Presiden, dimana dalam pelaksanaan tugasnya memiliki tanggung jawab terhadap Presiden sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu UU No  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab maka fungsi kepolisian Kapolri adalah menetapkan, menyelenggarakan, serta mengendalikan kebijakan-kebijakan teknis kepolisian, diantaranya:

1. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia; dan

2. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun pelaksanaan kegiatan operasional serta pembinaan kemampuan kepolisian  dilakukan oleh seluruh fungsi dari kepolisian secara berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat daerah yang paling rendah yaitu Pos Polisi, serta tanggungjawab atas wewenang dan pelaksanaan tugas kepolisian secara hierarkhi mulai dari tingkat terbawah ke tingkat pusat atau Kapolri, kemudian Kapolri mempertangungjawabkan kepada Presiden RI. Hal ini karena Kapolri diangkat serta diberhentikan oleh Presiden  tentunya dengan persetujuan DPR Republik Indonesia.

 

Tugas dan Wewenag

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

 

Petugas Kepolisan Saat Membantu Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokok tersebut maka Polri melakukan:

  1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Supaya dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana yang telah tersebut di atas bisa berjalan dengan baik, dan pelaksanaan tugas tersebut bisa dipatuhi, ditaati, dan juga dihormati oleh masyarakat dalam rangka untuk penegakan hukum, maka Polri oleh Undang-undang diberi kewenangan antara lain:

  1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum;
  3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. mencari keterangan dan barang bukti;
  10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Adapun selain kewenangan-kewenangan umum yang diberikan kepada Polri oleh Undang-Undang seperti yang telah terebut di atas, Undang-Undang juga memberikan Kewenangan Polri untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai perundangan yang mengaturnya antara lain;

  1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  5. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  6. memberikan izin dan melakukan pengawasan  senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  8. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. melakukan pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  11. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Di dalam bidang penegakan hukum-hukum publik khususnya yang ada kaitannya dengan penanganan-penanganan tindak pidana seperti yang telah diatur dalam KUHAP, maka Polri sebagai penyidik yang utama dalam menangani setiap kejahatan dalam rangka untuk menciptakan keamanan di dalam negeri, maka pada proses penanganan perkara-perkara pidana pada Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menetapkan kewenangan antara lain sebagai berikut;

  1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan;
  9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  11. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut;
  13. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  14. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  15. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  16. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
  17. menghormati hak azasi manusia.

Itulah informasi yang bisa kami sampaikan mengenai sejarah, peran, tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda.

 

Penulis : Agung

Sumber: 

 

 


Related Article