By Admin  Article Published 25 January 2017
 

 

 

Sejarah KORPRI Hingga Dinamika Perubahan Pada Organisasi Perhimpunan Pegawai Republik Indonesia Ini



KORPRI yang merupakan singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia adalah sebuah wadah organisasi di Indonesia yang memiliki anggota yang terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah hingga anak perusahaannya, serta perangkat pemerintahan desa. KORPRI sebenarnya didirikan  dengan tujuan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai negara Republik Indonesia guna lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaannya terhadap cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas azas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, organisasi ini memiliki tujuan memperjuangkan kesejahteraan dan kemandirian pegawai negeri sipil. 


Sebagai sebuah organisasi, KORPRI memiliki lambang.  Lambang KORPRI memiliki tiga bagian pokok, yaitu berupa pohon, rumah atau balairung, dan sayap. Masing-masing simbol memiliki arti tersendiri. Uraian lengkapnya sebagai berikut;

  • Pohon dengan 17 ranting, 8 dahan dan 45 daun: ini melambangkan kehidupan masyarakat Indonesia sejak diproklamasikannya kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Motif pohon diambil berdasarkan atas tradisi bangsa Indonesia sebagai lambang kehidupan masyarakat. Pohon dengan dahan dan dedaunan yang tersusun rapi teratur melambangkan hasil pemeliharaan dan pemantapan stabilitas politik dan sosial yang dinamis di dalam Negara Republik Indonesia. 
  • Rumah/Balairung dengan lima tiang: ini melambangkan pemerintahan Republik Indonesia yang demokratis karena Balairung merupakan tempat bertukar fikiran yang biasanya terdapat di kehidupan masyarakat di kampung-kampung dan pemerintahan yang stabil berdasarkan kelima sila dari Pancasila azas KORPRI. Lantai gedung balairung yang bersusun harmonis pyramida melambangkan peningkatan dan pemeliharaan mutu/watak anggota KORPRI. Lalu, pondamen yang melandasi dan mendukung bangunan balairung adalah sebagai lambang loyalitas tunggal KORPRI terhadap Pemerintah dan Negara, karena fungsi dari pondamen tiada lain adalah memberi kekokohan dan kemantapan bagi bangunan yang berada di atasnya. 
  • Sayap yang besar dan kuat ber-elar 4 (empat) ditengah dan 5 (lima) ditepi: ini melambangkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang luhur dan dinamis berdasarkan UUD 1945. Motif pada sayap melambangkan kekuatan, kesanggupan, dan dinamika hidup. Pangkal kedua sayap yang bersatu di tengah melambangkan sifat persatuan KORPRI di dalam satu wadah yang melukiskan jiwa korsa yang bulat sebagai alat yang ampuh, bersatu padu, dan setia kepada pemerintah untuk menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. 

 

Lambang KORPRI sebagaimana diperlihatkan pada sayap yang mendukung balairung dan pohon menggambarkan hakekat tugas KORPRI sebagai abdi masyarakat yang mengutamakan kepentingan umum, bangsa dan negara. Hal tersebut semakin dipertegas pada PANJI KORPRI yang terdiri atas lambang KORPRI yang dilengkapi dengan motto KORPRI yang berbunyi : “ABDI NEGARA” yang dicantumkan di bawah sayap. Panji KORPRI ini berlatar belakang warna hijau sebagai lambang kesuburan tanah air Indonesia. 


Bila ditilik dari sejarah berdirinya, KORPRI memiliki latar belakang sejarah yang sangatlah panjang dan berliku. Pada masa penjajahan Belanda, kedudukan pegawai pemerintahan Hindia Belanda yang berasal dari kaum bumi putera adalah pegawai kasar dan kelas rendahan. Namun, saat perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang, seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Lalu, saat Jepang menyerah pada Sekutu dan Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara otomatis membuat seluruh pegawai pemerintah Jepang dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu;

  • Pertama, Pegawai Republik Indonesia yang berada di wilayah kekuasaan RI.
  • Kedua, Pegawai Republik Indonesia yang berada di daerah yang diduduki Belanda (Non Kolaborator).
  • Ketiga, pegawai pemerintah yang bersedia bekerjasama dengan Belanda (Kolaborator).


Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 dan NKRI berubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat), ketiga kelompok tersebut dijadikan pegawai Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini pemerintahan diwarnai dengan pergantian kabinet dan sistem ketatanegaraan menganut sistem multi partai yang membuat para politisi dan tokoh partai bergantian memegang kendali pemerintahan dan memimpin berbagai departemen dengan sekaligus menyeleksi pegawai negeri. Dominasi partai dalam pemerintahan  tentu saja mengganggu pelayanan masyarakat karena pegawai negeri sipil yang seharusnya melayani masyarakat dan negara menjadi alat politik partai. Hal tersebut terus berlangsung hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit Presiden membuat sistem ketatanegaraan kembali pada sistem Presidensiil yang berdasarkan UUD 1945. Akan tetapi, pada masa ini presiden memegang kekuasaan terhadap negara dan pemerintahan. Era ini lebih dikenal dengan masa Demokrasi Terpimpin. Sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai oleh kebijakan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme). Dalam kondisi seperti inilah muncul berbagai upaya supaya pegawai negeri netral dari kekuasaan partai-partai yang berkuasa. Namun, pegawai Republik Indonesia masih terkotak-kotak sesuai dengan ideologi yang dianut dan aspirasi politiknya. 


Akhirnya, pada awal Orde Baru dilaksanakanlah penataan kembali pegawai negeri yang perlu dipersatukan dalam satu wadah. Maka, muncullah surat Keputusan Presiden (KEPPRES) RI nomor  82 tahun 1971 pada tanggal 29 November 1971 yang menyatakan bahwa telah dibentuknya Korps Pegawai Republik Indonesia. Pada pasal 2 ayat 2 ditegaskan pula bahwa “KORPRI merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan”. Tujuan pembentukannya Korps Pegawai ini adalah  supaya “Pegawai Negeri RI ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara RI”. Namun, pada UU No.3 Th.1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya serta Peraturan Pemerintah No.20 Th.1976 tentang Keanggotaan PNS dalam Parpol, KORPRI kembali menjadi alat politik. Bahkan, dalam setiap Musyawarah Nasional Korpri telah diputuskan bahwa organisasi ini harus menyalurkan aspirasi politiknya ke partai tertentu.


Kemudian, memasuki era Reformasi barulah muncul keberanian mempertanyakan konsep monoloyalitas KORPRI, sehingga sempat terjadi perdebatan tentang kiprah pegawai negeri dalam pembahasan RUU Politik di DPR. Akhirnya, dihasilkan konsep dan disepakati bahwa KORPRI harus netral dan tidak lagi menjadi alat politik, serta senantiasa berorientasi pada tugas, pelayanan dan selalu berpegang teguh pada profesionalisme. Ditegaskan pula bahwa KORPRI hanya bertekad berjuang untuk mensukseskan tugas negara, terutama dalam melaksanakan pengabdian bagi masyarakat dan negara. Hal tersebut berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa : 

  1. Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, Pemerintahan dan pembangunan. 
  2. Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
  3. Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 


KORPRI memiliki Panca Prasetya yang bunyinya, “Kami Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji:

  1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara.
  3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
  4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia.
  5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.”


Dengan adanya Panca Prasetya tersebut diharapkan para anggota KORPRI mampu untuk menjalankan tugasnya secara baik sebagai abdi masyarakat dan negara tanpa memandang golongan. Sehingga, mampu untuk menjalankan fungsi KORPRI yang sebenar-benarnya, yaitu;

  1. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
  2. Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa);
  3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
  4. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
  5. Sebagai pengayom, pelindung dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
  6. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
  7. Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin dan profesionalisme;
  8. Mewujudkan kepemerintahan yang baik;
  9. Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat dan lingkungannya; 
  10. Pelopor pelayanan publik dalam mensukseskan program - program pembangunan; 
  11. Mitra aktif dalam perumusan kebijakan instansi yang yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  12. Pencetus ide, serta pejuang keadilan dan kemakmuran bangsa.


Fungsi KORPRI tersebut sesuai dengan visi dan misi terbentuknya KORPRI, yaitu:

  • Visi: Terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat, dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam membangun pemerintahan yang baik.
  • Misi: 
  1. Mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan negara. 
  2. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi KORPRI
  3. Meningkatkan peran serta KORPRI dalam mensukseskan pembangunan nasional. 
  4. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota. 
  5. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota. 
  6. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya. 
  7. Menegakan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia. 
  8. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota KORPRI. 
  9. Mewujudkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 


Semakin berkembangnya Pemerintahan Republik Indonesia, anggota KORPRI juga berkembang. Anggota KORPRI terdiri atas :

  1. Anggota Biasa, yaitu:
  1. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
  2. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
  3. Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.
  1. Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan EkonominKhusus;
  2. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI disemua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.


Seluruh anggota KORPRI diwajibkan memakai baju seragam berupa seragam batik KORPRI pada setiap tanggal 17 dan hari – hari besar nasional, rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI, serta pada hari lain yang diatur oleh instansi masing-masing. Ketentuan pemakaian seragam batik KORPRI berdasarkan hasil musyawarah pimpinan Keputusan Musyawarah Pimpinan Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: Kep- /MUSPIM.KORPRI/VII/2010 tentang Perubahan Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia dinyatakan bahwa;

  • Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pria: 
    1. Peci hitam polos/tidak bermotif dengan tinggi 10 Cm;
    2. Kemeja Batik KORPRI dengan ketentuan: kerah leher berdiri dan terbuka, lengan panjang dengan manset, saku dalam 1 (satu) buah di atas sebelah kiri;
    3. Celana panjang dengan ketentuan: warna biru tua, model saku samping lurus dan saku belakang 1 (satu) buah tertutup, lebar bawah minimal 22 Cm;
    4. Sepatu warna hitam.
  • Bentuk, model dan alat kelengkapan Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk wanita: 
    1. Pet hitam dengan tinggi 5 Cm;
    2. Kemeja batik KORPRI dengan ketentuan: kerah leher tidur dan terbuka, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
    3. Bagi anggota KORPRI muslimah dengan ketentuan: kerah leher model shanghai tertutup, lengan panjang 2 (dua) kancing tanpa manset, saku dalam 2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup;
    4. Warna kerudung disesuaikan dengan warna bawahan;
    5. Rok dan atau celana panjang warna biru tua, dengan model disesuaikan;
    6. Sepatu warna hitam.

Dipertegaskan pula bahwa dalam menggunakan pakaian seragam batik KORPRI diwajibkan menggunakan atribut KORPRI. Atribut-atribut KORPRI yang digunakan sebagai berikut:

  1. Lencana KORPRI di atas saku sebelah kiri;
  2. Papan nama diatas saku sebelah kanan;


Namun, dinamika baru untuk organisasi perhimpunan pegawai Republik Indonesia ini terjadi. Bahwa, mulai tahun 2016 ini KORPRI dihapus dan diganti menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara. Pembubaran pada KORPRI ini berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini diberlakukan untuk menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan dinamis, sehingga dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tangguh dan profesional. Oleh karena itu, KORPRI yang akan diganti dengan Korps ASN diharapkan menjadi motor penggerak untuk mampu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi. Hal ini dinilai perlu untuk meningkatkan rasa nasionalisme, pengabdian, tanggung jawab, disiplin, dan pelaksanaan gerakan revolusi mental aparatur sipil negara guna mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Menurut menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi, pembubaran KORPRI sejalan dengan amanat presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI agar wadah pegawai negeri ini menjadi organisasi profesional dan netral. Oleh sebab itu, rencananya subtansi yang ada pada KORPRI tidak akan berubah. Perubahan signifikan yang terjadi kemungkinan pada pendanaan KORPRI yang dahulu didanai oleh APBN dan APBD, maka selanjutnya akan mandri dengan memberlakukan iuran pada setiap instansi. Selain itu, untuk memperoleh jabatan di pemerintahan, setiap orang kini memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan baik itu secara struktural maupun fungsional melalui tes pada lelang jabatan.


Perubahan yang terjadi pada KORPRI menjadi Korps ASN akhirnya juga mengubah pengaturan pakaian dinas ASN. Ada banyak rencana pada perubahan pakaian dinas atau pakaian seragam Korps ASN. Pakaian dinas diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas ASN secara professional, menciptakan persatuan dan kesatuan, meningkatkan jiwa korsa diantara sesama ASN, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pakaian dinas ASN terdiri atas 3 jenis, yaitu;

  • Pakaian dinas harian (PDH) yang terdiri dari dua, yakni; pakaian kerja umum dan pakaian kerja khusus. Untuk pakaian kerja umum, terdiri dari pakaian kerja nasional, pakaian kerja instansional, dan pakaian kerja tradisional. Jadwal penggunaan pakaian kerja nasional dan instansional, ditentukan oleh pimpinan instansi pemerintah masing-masing. Untuk pakaian kerja tradisional dikenakan pada setiap hari Jumat.
  • Pakaian resmi Korps ASN yang digunakan pada acara penting ASN.
  • Pakaian upacara bendera. Dikenakan oleh ASN pada upacara bendera peringatan hari besar nasional. Kemeja KORPRI /Korp ASN dengan celana panjang warna biru tua dan peci untuk laki-Iaki.  Untuk perempuan, kemeja KORPRI /Korp ASN dengan rok atau celana panjang warna biru tua. 


Pada awal pembentukannya, KORPRI memang diharapkan dapat mewadahi segenap pegawai negeri untuk memupuk keutuhan dan menghindari politisasi, serta mencegah pengkotak-kotakan pegawai negeri, meskipun pada kenyataannya di sejarahnya hal sebaliknya yang malahan terjadi. Dengan adanya perubahan pembubaran KORPRI dan terbentuknya Korps ASN ini diharapkan dapat merubah paradigma dan mindset yang selama ini melekat di jajaran birokrasi dalam menyongsong dinamika dan tantangan dimasa mendatang. Meskipun, sangat wajar bila perubahan ini menjadi pro dan kontra. Namun, seyogyanya perubahan ini mampu ditanggapi dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas segenap pegawai Republik Indonesia demi majunya Negara Kesatuan Republik Indonesia.


 

Penulis : Agung

 

Source:

http://korpspegawairepublikindonesia.blogspot.co.id/2008/11/apakah-korpri-itu.html

 


Related Article