By Admin  Article Published 05 January 2017
 

Departemen kementerian hukum dan HAM- Departemen Kementerian Hukum dan HAM  (Hak Asasi Manusia) yang memiliki singkatan Kemenkumham di waktu dulu ia  bernama ‘Departemen Kehakiman’ tepat pada tahun 1945-1999, dan selanjutnya Departemen Hukum dan Perundang-undangan di tahun (1999-2001), selanjutnya Departemen Kehakiman dan HAM tahun  (2001-2004), dan Departemen Hukum dan HAM tahun (2004-2009) merupakan  kementerian yang ada di dalam kepemerintahan negara  Indonesia yang mana ia  membidangi dalam hal  urusan hukum serta hak asasi manusia. Sementara itu  Kementerian Hukum dan HAM ini dulunya dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM yang disingkat Menkumham pada 19 Oktober 2011  oleh Amir Syamsuddin


Yang mana pada di Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 1945 mengenai  Pembentukan dari  Departemen-Departemen yang ada di Republik Indonesia. Dan selanjutnya Pengumuman oleh Pemerintah yang jatuh pada tanggal 19 Agustus 1945 mengenai Pembentukan dari Kabinet I,  Departemen Kehakiman Republik Indonesia mengangkat  Prof.DR. MR. SUPOMO yang dijadikan sebagai  pimpinan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang pertama selanjutnya  di tanggal 1 Oktober 1945  untuk Departemen Kehakiman tersebut diperluas:

  1. Kejaksaan didasarkan pada  Maklumat Pemerintah pada 1 oktober tahun 1945
  2.  Jawatan Topograpi didasarkan pada Penetapan pemerintah tahun 1945 No. 1/S.D.
  3. Mahkamah Islam Tinggi selanjutnya dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia selanjutnya masuk pada Departemen Agama Republik Indonesia yang didasarkan pada penetapan pemerintah tahun 1946 No. 5/S.D.
  4. Jawatan Topograpi selanjutnya dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia serta masuk pada Departemen Pertahanan yang didasarkan pada Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 8/S.D.
  5. Tepat pada tanggal 5 Juli tahun 1959 keluarlah DEKRIT Presiden yang mana  kembali pada  UUD 1945. Selanjutnya dibentuklah LPHN (Lembaga Pembinaan Hukum Nasional) didasarkan pada Keputusan Presiden No. 194 tahun 1961 bahwa kedudukan dari LPHN dari Perdana Menteri pindah ke Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
  6. Undang-Undang Pedoman nomor 19 tahun 1964.  Lembaran Negara No. 107 tahun 1964 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diberlakukan mulai tanggal 31 Oktaber  tahun 1964, untuk itu  Peradilan Negara RI harus menjalankan serta melaksanakan hukum dengan  fungsi sebagai  PENGAYOMAN, yang mana harus dilaksanakan dalam lingkungan:
  1. Peradilan Umum; 
  2. Peradilan Agama; 
  3. Peradilan Militer. 
  4. Peradilan Tata Usaha Negara
  1. Pada Peradilan Umum didasarkan pada Undang-Undang No. 13 tahun 1965. Dan pada Lembaran Negara No. 70 tahun 1965 telah  menegaskan bahwa Kekuasaan dari Kehakiman yang ada di dalam Peradilan Umum harus dilaksanakan:
  1. Mahkamah Agung; 
  2. Pengadilan Tinggi; 
  3. Pengadilan Negeri.
  1. Pada  Undang-Undang No. 19 tahun 1964. Lembaran Negara No. 107 tahun 1964 mengenai Pokok-Pokok dari Kekuasaan Kehakiman  telah dianggap tak sesuai dengan kondisi, untuk itu  dikeluarkanlah Undang-Undang No. 14 tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan dari Pokok Kekuasaan Kehakiman serta mulai diberlakukan pada tanggal 17 Desember 1970  dan menegaskan  bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah Kekuasaan yang Merdeka, yang harus dilaksanakan oleh lingkungan:
  1. Peradilan Umum; 
  2. Peradilan Agama; 
  3. Peradilan Militer; 
  4. Peradilan Tata Usaha Negara.
  1. Sementara itu Keputusan dari Presiden Republik Indonesia yang termaktub pada No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. diatur tentang :
    a.  Kedudukan, Tugas Pokok serta Fungsi Departemen; 
  1. Susunan dari 0rganisasi Departemen: Tugas serta Fungsi  dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Staf Ahli serta unit Vertikal yang ada di Daerah.

Untuk melakukan penyusunan dari 0rganisasi Departemen Kehakiman RI diatur di Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974, yang ada di Lampiran tiga, Keputusan  dari Menteri Kehakiman RI No. J.S.4/3/7 tahun 1975 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja dari Departemen Kehakiman RI.


  1. Keputusan dari Menteri Kehakiman RI tanggal 23 September 1985 No. M.06-UM.01.06 tahun 1985 mengenai penetapan Tanggal 30 Oktober  adalah Sebagai hari Kehakiman RI. Di  Pasal 2 Hari Kehakiman kemudian disebut HARI DHARMA KARYADHIKA.


  1. Selanjutnya adalah Sistem Holding Compani dilanjut ke Sistem Integrated yang ada di lingkungan Departemen Kehakiman RI menggunakan Surat Persetujuan MENPAN No. B 477/I/MENPAN/7/ 84 Tanggal 6 Juli 1984 KEPPRES RI No. 124/M Tahun 1984 serta  KEPMENKEH Repulik Indonesia No. M.05-PR.07.10 Tahun 1984 mengenai Organisasi serta Tata Kerja Depatemen Kehakiman Republik Indonesia.


Disebabkan karena terjadu reformasi maka, dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI  No. 136 tahun 1999 mengenai Kedudukan, Fungsi, Tugas,  Susunan Organisasi serta Tata Kerja dari Departemen. Dan selanjutnya Keputusan Presiden RI No.  355/m tahun 1999 mengenai Pengangkatan  dari Menteri Hukum serta Perundang-Undangan RI. Sementara itu Keluarnya UU No. 35 tahun 2000 menganai Perubahan Atas UU No. 14 tahun 1970 mengenai Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman  yang menegaskan bahwa di Peradilan Umum dikeluarkanlah dari Departemen Kehakiman RI ke MA RI masa transisi selambat-lambatnyya adalah lima. 


Berdasarkan Surat dari Persetujuan Menteri Negara, Aparatur Negara No. 24/M.PAN/I/2000 dikeluarkanlah Keputusan Menhum serta Perundang-Undangan RI No. M.O3-PR.07.10 thn 2000 tanggal 5 April 2000 mengenai Organisasi serta Tata Kerja dari Departemen Hukum dan juga  Perundang-Undangan RI.


Seusai Sidang Tahunan yang dilakukan oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat RI yang bertepat  tanggal 7 Agustus tahun 2000 hingga tanggal 4 Agustus tahun 2000, maka Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid selanjutnya melakukan perampingan  dari Kabinet Kesatuan dengan dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI No. 234/m tahun  2000 mengenai pengangkatan Menteri Kehakiman dan HAM yang kemudian terpilihlah Prof. Dr Yusril Ihza.


Itulah singkat cerita dan juga sejarah mengenai pembentukan dari departemen kementerian hukum dan HAM yang ada di tanah air kita. Keberdaannya menjadi sangat penting dalam berkehidupan bernegara, hal ini dikarenakan HAM adalah hak tertinggi dari masing-masing individu yang harus terpenuhi dan harus dijunjung tinggi. Karena dalam berkehidupan meskipun kita diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai hal, namun kita juga harus memperhatikan hak-hak orang lain. Dengan demikian maka keberadaan dari departemen kementerian hukum dan HAM inilah yang akan mengatasi berbagai permasalahan bagi mereka yang tidak terpenuhi haknya.



Kementerian Hukum dan HAM RI yang kemudian  disingkat  dengan Kemenkumham RI ini  ialah kementerian yang ada di  dalam Pemerintah Indonesia dan  membidangi masalah hukum serta hak asasi manusia (HAM). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  ini berada di bawah serta bertanggung jawab terhadap Presiden.


Berdasarkan dari Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010, bahwa menyatakan  Kemenkumham memiliki tugas dalam menyelenggarakan berbagai urusan yang ada  di bidang hukum serta hak asasi manusia  yang ada dalam pemerintahan  dengan tujuan untuk membantu Presiden  menyelenggarakan dan menegakkan pemerintahan negara. Dan  dalam melaksanakan berbagai tugas tersebut Kemenkumham menyelenggarakan berbagai fungsi sebagai berikut:

  1. perumusan, penetapan serta pelaksanaan dari kebijakan yang ada di bidang hukum dan juga HAM;
  2. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara  menjadi tanggung jawab  dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. pelaksanaan tugas yang ada di lingkungan kemenkumham dan melakukan pengawasan secara penuh. 
  4. pelaksanaan dari bimbingan teknis serta  supervisi atas pelaksanaannmya urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang ada di daerah;
  5. pelaksanaan kegiatan teknis berskala skala nasional; dan
  6. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.


Selanjutnya adalah Visi dan  juga Misi dari  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ialah sebagai berikut:

  1. Visi

"Masyarakat memperoleh kepastian hukum".

  1. Misi
  1. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
  2. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
  3. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
  4. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
  5. Mewujudkan layanan manajemen administrasi  Kementerian Hukum dan HAM; serta
  6. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM  yang profesional dan berintegritas.


Dengan memiliki fungsi dan juga visi misi yang jelas ini diharapkan, kemenkumham dapata menjalankan tugas dengan baik yang bida memberikan pengayoman kepada masyarakat indonesia untuk bisa menjaga hak-hak yang dimilikinya. Kemekumham yang berperan penting dalam menegakkan hukum yang ada dikepemerintahan indonesia ini perlu kiranya untuk bersikap tegas, dan juga adil. 


Ada banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan oleh kemenkumham dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum yang ada di tanah air. Jika kita melihat beberapa waktu yang lalu, untuk kemenkumham yang berada di wilayah DKI memiliki program besar dalam hal melakukan pemberantasan narkoba yang ada di dalam lapas dan juga rutan. Ada banyak sekali langkah-langkah yang tengah dilakukan dalam memberantas obat terlarang tersebut.


Kepala kemenkumham DKI juga melakukan komunikasi baik dengan kepala lapas untuk bekerjasama dalam membangun kepedulian terhadap pemberantasan narkoba tersebut. Karena sekarang ini peredaran narkoba sudah tidak lagi dilingkungan luar namun, dilapaspun obat terlarang ini masih bisa diakses bagi para pecandu narkoba yang telah tertangkap. Untuk itu maka harus dilakukan pengawasan secara intens. 


Dalam menjalankan penegakka hukum pemberantasan narkoba ini, kemenkumham tidak akan bertindak sendirian, karena ia juga akan melakukan kerjasama dengan pihak BNN, melibatkan banyak pihak ini dimaksudkan untuk bisa menjalankan penegakkan hukum secara maksimal. Kemenkumham ini akan bersinergi dengan pihak lapas, BNN, Kapolri, pemda dan juga TNI. Yang difokuskan untuk melakukan pemberantasan narkoba di lingkungan lapas dan rutan. Dan kegiatan razia akan lebih dilakukan secara intens .


Penggeledahan bagi setiap warga yang berada dilapas ini akan jauh lebih mudah untuk dilakukan karena telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Sehingga apabila ditemukan kasus maka bisa langsung segera untuk diproses dengan cepat. Sementara itu kemenkumham tidak hanya melakukan razia saja akan tetapi juga dilakukanlah pembinaan secara khusus untuk memberikan edukasi secara maksimal terkait dengan bahaya narkoba. Kemenkumham juga meminta kepada petugas yang ditunjuk olehnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua petugas yang ada di lapas dan juga rutan untuk dilakukan tes urine. 


Pemeriksaan ini akan dilakukan secara rutin kepada warga lapas dan juga para petugasnya, dengan tujuan untuk mengontrol secara penuh terkait dengan penggunaan obat terlarang yaitu narkoba. Dengan program tersebut Kemenkumham siap siaga terhadap pembiayaan dan juga peralatan untuk menunjang kegiatan ini agar bisa terlaksana secara maksimal dan continue. Kemenkumham ini juga melakukan pemeriksaan yang ada di lingkungkan  kanwil kemenkumham yang ada di DKI. 

Harapannya dengan melakukan pemeriksaan secara penuh ini bisa meminimalisir penggunaan narkoba yang ada di wilayah lapas dan juga rutan. Kegiatan yang dilakukan oleh kemenkumham DKI ini merupakan tindak lanjut dari surat Menkumham Nomor MHH-02.OT.03.01 Tahu 2016, yang berisi mengenai penyalahgunaan narkoba di lingkungan kemenkumham. 


Karena bagi departemen kemenkumham ini, sebelum melakukan berbagai pemeriksaan diluar rutan dan juga lapas. Maka diharapakan semua pegawai kemenkumham lapas serta rutan harus bersih dari obat terlarang tersebut. Agar penegakkan hukum ini bisa dilaksanakan dengan baik. Serta memberikan contoh yang baik terhadap masayarakat bahwa semua pegawai kemenkumham dan yang lainnya bersih dan tidak melanggar hukum terhadap penggunaan narkoba. 


Disamping menjankan berbagai strategi dalam penegakkan hukum departemen kementerian hukum dan HAM ini juga tengah menetapkan penghematan anggaran sebesar lira ratus triliun lebih. Hal ini dilakukan sebagai wujud intruksi dari presiden yang termaktub dalam Intruksi Presiden Nomor 8 tahun 2016 yang membahas tentang langkah-langkah penghematan belanja. 


Kebijakan dalam melakukan penghematan ini memiliki tujuan untuk melakukan pengendalian terhadap anggaran belanja dan juga pengamanan pelaksanaan anggaran yang termaktub dalam APBN-P tahun anggaran 2016. Penghematan yang dilakukan ini adalah dengan cara mengidentifikasi secara penuh mengenai program-pr0gram yang ada yang kemudian akan dilakukan kepastian terhadap anggaran setiap program untuk dilakukan pencairan. 


Penghematan yang dilakukan ini ditekankan pada penghematan honor, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, dan juga operasional lainnya. Dengan melakukan penghematan ini dilakukan dengan berharap agar anggaran bisa teralokasikan dengan tepat. Kemenkumham juga menekankan bahwa semua elemen yang ada dilingkungan kemenkumham harus mematuhi aturan dan juga bisa mengalokasikan dana secara efektif, efisien, akuntabel dan juga transparan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. 


Untuk memudahkan dalam melakukan penghematan anggaran ini kemenkumham juga meminta kepada anggotanya untuk melakukan evaluasi terhadap program kerja yang dirancang. Dan juga melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah terlaksana apakah sudah terlaksana dengan maksimal ataukah belum.


Binsar H. Simanjutak, selaku deputi bidang pengawasan instansi kepemerintahan juga menyarankan agar bisa melakukan pengadministrasian dengan baik dan juga menyarankan untuk memanfaatka konsultan pengawas atas progres dilapangan. Dengan demikian maka program kerja dari kemenkumham ini akan bisa terlaksana dengan maksimal dan tentunya bisa menjalankan amanah dengan baik. 


Selanjutnya program kerja dari kemenkumham ialah “lapas produksi”, yang sekarang ini digencarkan. Program ini menjadi andalan yang ada di lingkungan departemen kementerian hukum dan HAM. Meskipun berada dilapas, akan tetapi warga lapas harus tetap mengasah potensi yang dimilikinya agar bisa tetap produktif. Kerajinan yang dibuat para narapidana ini akan didistribusikan keberbagai daerah. 


Untuk itu program kerja yang bagus ini harus didukung SDM yang memiliki keuletan dan agar dapat terlaksana dengan baik. Departemen kemenkumham ini dapat menghasilkan SDM yang berkualitas meskipun berada di tahanan. Kemajuan dan perkembangan dari kemenkumham ini tidak akan dapat tercapai dengan baik, jika tidak ada kerjasama yang bagus antara pihak penegak hukum dengan masyarakat. 


Demi kemajuan bernegara maka sudah semestinya kita semua sadar hukum dalam membangun bangsa yang berkemajuan. Untuk itulah maka departemen kemenkumham ini menjadi instansi yang berperan penting dalam menegakkan keadilan.

Demikianlah ulasan mengenai departemen kementerian hukum dan HAM. Semoga menjadikan kita lebih sadar terhadap pentingnya mematuhi aturan dan menegakkan hukum.  


Penulis : Agung

Sumber: 

www.kumham-jakarta.info

 


Related Article