By Sasang Priyo Sanyoto  Article Published 22 December 2016
 
Departemen Perhubungan - Sebagai sebuah negara, Indonesia merupakan negara yang memiliki aturan-aturan. Anggaran tersebut dibedakan berdasarkan forum yang berkaitan. Salah satunya yaitu forum yang mengatur perihal masalah perhubungan yakni Kementerian Perhubungan . Artikel ini membahas seputar Departemen dan Kementerian Perhubungan.
 

Masyarakat Indonesia terbiasa dengan berbagai alat transportasi. Pada akhirnya Indonesia terdiri dari pulau-pulau membuat berbagai transportasi bukan lagi menjadi hal yang asing. Departemen Perhubungan pada akhirnya diciptakan sebagai forum pemerintah yang mengurusi permasalahan tersebut. Nama departemen Perhubungan mendadak terkenal ketika musim mudik tiba.

 

Lalu lintas dan berbagai hal yang berhubungan dengannya menjadi salah satu permasalahan tersendiri bagi Negara Indonesia. Permasalahan itu semakin njlimet ketika jumlah rakyat Indonesia yang banyak. Mereka ialah rakyat yang harus diakomodir segala kebutuhannya, termasuk kebutuhan dalam hal bertransportasi. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu latar belakang terbentuknya departemen Perhubungan.

 

 

Sejarah Departemen Perhubungan

Kementerian Perhubungan pada mulanya bernama Departemen Perhubungan. Perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi dari forum itu sendiri. Baik Departemen Perhubungan maupun Kementerian Perhubungan memiliki fungsi yang sama yakni sebagai "pengatur" tata cara berkendara dan juga berlalu lintas.

 

Arti Dan Unsur Dari Logo Departemen Perhubungan

 

Departemen Perhubungan ini berdiri sejak periode awal kemerdekaan Indonesia. Kabinet pertama yang membawahkan forum ini disebut juga dengan Kabinet Presidensiil. Periodenya dimulai pada tanggal 2 September 1945 sampai 14 November 1945. Pada saat itu, Departemen Perhubungan Negara Indonesia adalah Abikusno Tjokrosujono.


Perubahan demi perubahan terjadi pada Kementerian Perhubungan pada saat itu. Masa kepemimpiyang dari Abikusno pun berakhir dan kemudian digantikan dengan Ir. Abdulkarim. Kabinet ke dua disebut dengan Kabinet Sjahrir, kabinet ini berlaku mulai tanggal 14 November 1945 sampai 12 Maret 1946.

 

Kabinet Sjahrir berjalan sampai Kabinet Sjahrir III. Kabinet Sjahrir III ini berlangsung sampai 1947. Kabinet Sjahrir digantikan dengan Kabinet Sjarifudin I dan II. Kemudian dilanjutkan dengan perombakan-perombakan kabinet lainnya yang masih memiliki visi dan misi yang sama. Kementerian Perhubungan menjadi forum yang saat itu sepertinya cukup sibuk.

 

Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI yang berlaku pada 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai jenis transportasi. Alat-alat transportasi dikhususkan bagi daerah-daerah. Terutama daerah yang berpotensi menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok.

 

Selain itu, Departemen Perhubungan Indonesia saat itu juga memiliki program untuk mengawasi dan memajukan wahana transportasi yang dimiliki. Peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang mulai datang tidak menjadi ancaman bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia.

 

Dinas Perhubungan di Indonesia semakin berkembang seiring dengan kebutuhan. Pada masa Kabinet Pembanguyang IV yang berlangsung dari 19 Maret 1983 sampai Maret 1988, Departemen Perhubungan atau Kementerian Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan menjadi jenis alat transportasi yakni Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Darat dan Direktorat Perhubungan Udara.

 

Pembagian direktorat dalam forum pemerintah ini ditujukan untuk mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun merupakan sebuah forum yang membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri membawahkan beberapa kanwil yang tersebar di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

 

Tugas Pokok dan Visi Misi Departemen Perhubungan

Sebagai salah satu forum milik Pemenrintah , hakikatnya tugas pokok yang dimiliki baik oleh Departemen Perhubungan atau departemen-departemen lainya yaitu membantu pemimpin negera dalam hal ini presiden. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam segala hal, presiden tetap membutuhkan donasi agar kegiatan bermasyarakat dapat berjalan dengan baik. Selain membantu presiden untuk menjalankan roda pemerintahan, Kementerian Perhubungan mempunyai tugas yang lebih spesifik. Tugas tersebut tentunya berkenaan dengan perihal transportasi dan juga permasalahannya. Berikut ini ialah beberapa tugas dari Kementerian Perhubungan.

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi Departemen Perhubungan

Departemen Perhubungan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

 

Departemen Perhubungan dan Telekomuniasi menyeleng-garakan fungsi :

  • perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  • pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
  • pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  • penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
  •  

 

Visi Misi Departemen Perhubungan

VISI:

  • Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;

MISI:

  • Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  • Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
  • Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

 

Departemen Perhubungan dan Direktorat Perhubungan 

  1. Departemen Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Perhubungan Darat yang dibawahi Departemen Perhubungn pastinya bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan berbagai baku teknis di bidang perhubungan darat. Berikut ini tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat:

 

 

Tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Direktorat Sarana Perhubungan Darat  mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

 

 

Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Adapun fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : 

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi dibidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merk kendaraan bermotor serta kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi dibidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merk kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 
  3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merk kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
  4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merk kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; 
  5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan dibidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
  6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat

 

Pembagian Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 

Direktorat Sarana Perhubungan Darat, terdiri dari :

  1. Subdirektorat Teknologi Sarana Angkutan;
  2. Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  3. Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
  4. Subbagian Tata Usaha.
  5. Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Menurut Sekertaris Jenderal Departemen Perhubungan dan plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sugihardjo, pembicaraan Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Darat Berubah sudah dilakukan sejak sekitar enam bulan yang lalu bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi.

 

Pergantian struktur  organisasi  Ditjen Perhubungan Darat dilakukan lantaran tumpang tindih tugas di strata eselon II. Pada awalnya pendekatan tugas eselon 2 dibagi menjadi DLLAJ, moda, perkotaan dan wilayah. Namun dalam pelaksananya sering terjadi tumpang tindih ataupun bahkan kekosongan. 

 

Pembagian yang baru dibagi ke dalam fungsi prasarana, sarana,  angkutan lalu lintas,  ditambahkan multi moda. Dan, untuk empat pembagian ini juga akan ditambahkan keselamatan. Untuk tahap awal Kementerian Perhubungan menggabungkan organisasi yang lama. Susunan tersebut disinkronkan dengan organisasi yang baru. Penataan ini segera dilakukan. Menurut Sugihardjo jika penataan ini tidak dipercepat dikhawatirkan bisa menghambat kinerja Kementerian Perhubungan.

 

Untuk pendanaan akan diatur kembali bagaimana pembagiannya. Kini departemen Perhubungan masih membicarakan permasalahan anggaran ini dengan Bappenas. Koordinsi pembiayaan akan dibicarakan pada 31 Desember mendatang. Apabila disetujui maka akan dibicarakan lagi pada 1 Januari mendatang.

 

Saat ini Ditjen Perhubungan Darat juga tengah mengalami kekosongan kepemimpinan. Hal ini lantaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 26 Desember 2015. Pengunduran dirinya dilakukan karena merasa gagal dalam mengatasi kemacetan parah yang selama liburan Natal dan menjelang Tahun Baru. Baik pemilihan dirjen dan pembentukan susunan baru segera dibicarakan agar kinerjanya tidak terganggu.

  1. Departemen Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Setelah Direktorat Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan melengkapi dirinya dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Direktorat ini fokus permasalahan yang terjadi pada alat transportasi laut. Fungsi yang dimiliki Direktorat Jenderal Perhubungan Bahari ini kurang lebih sama dengan fungsi-fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Berikut ini tugas, visi dan misi serta fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut:

  

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Tugas :

  • Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.

Fungsi 

  • Perumusan kebijakan di bidang perhubungan laut
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan laut
  • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan laut
  • Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perhubungan laut dan
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
  • Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

 

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut  seperti yang dinyatakan  dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu :

  • Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

  • Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya guna.
  • Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
  • Menyelenggarakan keselamatan dan kemanan angkutan perairan dan pelabuhan.
  • Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan nusantara.
  • Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan.

3. Kementerian Perhubungan - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Ada transportasi darat, laut, maka transportasi udara menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari Departemen Perhubungan Indonesia. Fungsinya sama, yang membedakan yaitu objek. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tentunya berkenaan dengan masalah transportasi udara. Berikut ini ialah fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

 

Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Direktorat jenderal perhubungan udara memiliki fungsi seperti :

  • Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  • Pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  • Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  • Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  • Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

 

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Penjelasan VISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara garis besar adalah :

  • PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA YANG HANDAL, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
  • PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA YANG BERDAYA SAING, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. 
  • PELAYANAN TRANSPORTASI UDARA YANG MEMBERIKAN NILAI TAMBAH, diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonimi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi.

MISI Direktorat Jenderal Perhubungan Udara :

  • Meningkatkan pelayanan jasa transportasi udara untuk mewujudkan konektivitas nasional;
  • Meningkatkan keselamatan, keamanan dan kehandalan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi udara;
  • Peningkatan penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK dalam rangka pengembangan teknologi transportasi udara yang ramah lingkungan;
  • Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dan restrukturisasi/reformasi kelembagaan dan regulasi.

 

Penulis : Agung

Sumber: 

https://m.tempo.co/read/news/2015/12/29/090731649/2016-struktur-organisasi-ditjen-perhubungan-darat-berubah

http://www.dephub.go.id/

 


Related Article