By Admin  Article Published 13 January 2017
 

Satpol PP – Satuan Polisi Pamong Praja atau lebih dikenal dengan Satpol PP pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat. Apalagi dengan banyaknya berita tentang penggusuran atau penertiban. Lalu sebenarnya apa itu Satpol PP?

Sebenarnya istilah Pamong Praja berasal dari 2 kata yaitu “pamong” dan ”praja”. Kata Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedang Praja mempunyai arti kota, negeri atau kerajaan. Maka secara harfiah Pamong Praja bisa di artikan sebagai pengurus kota.

Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan pengertian dari Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, yaitu aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.

Satpol PP bisa berkedudukan di Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten atau Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Di Daerah Kabupaten atau Kota, Satpol PP dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah serta bertanggung jawab pada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah. Organisasi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sehingga antar daerah dapat mempunyai nama, organisasi, serta tata kerja yang berbeda-beda.

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial.


Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan yang diawali dengan kondisi yang tak stabil dan mengancam NKRI, maka dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta yang sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta agar menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun.

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer atau Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah jadi Kesatuan Pagar Baya agar membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama kembali menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP ini mulai terkenal semenjak pemberlakuan UU No 5/1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan bahwa Satpol PP adalah perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Sekarang UU 5/1974 tidak berlaku lagi dan digantikan oleh UU No 22/1999 serta direvisi menjadi UU No 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok yang menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu:

  • Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  • Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
  • Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
  • Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
  • Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Wewenang Pamong Praja

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang:

  • Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  • Melakukan pemeriksaan terhadap warga mayarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
  • Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Terkait dengan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), maka wewenangnnya lebih dekat kepada aksi vandalisme.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP.

Pengertian (Pasal 3)

  1. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  2. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Syarat menjadi Satpol PP (Pasal 16)

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

  1. pegawai negeri sipil;
  2. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
  3. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
  4. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun;
  5. sehat jasmani dan rohani; dan
  6. lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Kedudukan (Pasal 3 ayat (2))

Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

(Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satpol PP merupakan bawahan langsung sekretaris daerah. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah).

Tata Kerja

Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (Pasal 25)

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.( Pasal 26.)

Kerja sama dan Koordinasi (Pasal 28)

(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.

(2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

Pasal 35

Pedoman organisasi Satpol PP untuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, diatur dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah salah satu jabatan fungsional baru, yang diatur oleh MenPAN dan RB pada tahun 2014. Dengan adanya jabatan fungsional ini, maka tinggal menunggu Perpres tentang Tunjangan Fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP).

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2015 ini mengatur mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN ini hanya terdiri atas 4 pasal. Dalam peraturan bersama ini dilampirkan juga PermenPAN dan RM Nomor 4 Tahun 2014 tersebut.

Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Pol PP, adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

  • Jenjang Jabatan Fungsional POL PP
  • Jabatan fungsional Pol PP terdiri dari:
  • Jabatan Fungsional Pol PP Ketrampilan
  • Jabatan Fungsional Pol PP Pemula (II a)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Terampil (II b, II c, II d)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Mahir (III a, III b)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Penyelia (III c, III d)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Keahlian
  • Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Pertama (III a, III b)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Muda (III c, III d)
  • Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Madya (IV a, IV b, IV c)

Angka Kredit POL PP

Jika pada unit kerja tidak terdapat Pol PP untuk melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatannya, Pol PP lain yang berada 1 tingkat di atas atau di bawah dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan paling rendah Pejabat Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit diberikan 100% dari angka kredit kegiatan tersebut.
  • Pol PP yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit diberikan 80% dari angka kredit kegiatan tersebut.

Hal-hal Lain yang Diatur Tentang Jabatan Fungsional POL PP

Selain hal-hal tersebut di atas, hal lain yang diatur dalam peraturan bersama Mendagri dan Kepala BKN tersebut yaitu:

  • Pejabat yang berwenang mengangkat, pengangkatan pertama kali, dan pengangkatan dari jabatan lain
  • Pengangkatan dari Jabatan Fungsional Pol PP Ketrampilan ke Keahlian
  • Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit
  • Spesimen Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tim penilai, tugas tim penilai.
  • Kenaikan Pangkat, kenaikan jabatan, dan angka kredit pengembangan profesi
  • Pembebasan Sementara, penurunan jabatan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian
  • Penyesuaian/Inpassing

Uji Kompetensi 

Format Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit, Format Keputusan, Surat pernyataan melaksanakan tugas dan lain-lain juga dilampirkan di Peraturan Bersama ini.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah satuan polisi yang berada dibawah perintah Kepala Daerah atau sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda), atau bahasa lainnya adalah Polisinya PNS karena berada dibawah Kemendagri. Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan mottonya Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah. Pol PP di bina dengan sistem semi militer dan juga dibekali ilmu kesamaptaan tetapi tidak dipersenjatai layaknya militer, prasyarat masuknya juga khusus terutama terkait fisik.

Pol PP tidak memiliki nama pangkat layaknya TNI atau Polri, akan tetapi nama pangkatnya sama dengan nama pangkat dan golongan pada Pegawai Negeri umumnya. Oleh karenanya seorang anggota Pol PP tidak selamanya menjadi Pol PP ia juga dapat dipindahtugaskan ke kantor atau dinas lain. Berikut urutan pangkat dan simbol kepangkatan Satuan Polisi Pamong Praja :

  • Golongan I

Golongan I ini setara dengan Tamtama kalau di militer, syarat minimal lulusan untuk golongan I adalah sekurang-kurangnya SD (I/a) dan SMP (I/b)

  • Golongan II

Golongan II ini setara dengan Bintara dalam militer, syarat minimal lulusan untuk Golongan II adalah SMA (II/a), D2 (II/b), dan D3 (II/c).

  • Golongan III

Golongan III untuk ruang a hingga ruang c setara dengan perwira pertama dalam militer, sedangkan ruang d setara dengan perwira menengah. Minimal lulusan untuk golongan III adalah Strata 1 (III/a) dan Strata 2 (III/b). Golongan III/c dapat menjadi Kepala Seksi, sedangkan golongan III/d dapat menjadi Kepala Bidang.

  • Golongan IV

Golongan IV untuk ruang a hingga ruang b setara dengan perwira menengah, sedangkan ruang c hingga e setara dengan perwira tinggi (Jenderal) dalam militer. Kepala Satuan Pol PP biasanya berpangkat golongan IV/b, sedangkan wakilnya berpangkat golongan IV/a. Untuk Sekretaris Daerah Tingkat II biasanya berpangkat IV/c (Kabupaten/Kotamadya), sedangkan Sekretaris Daerah Tingkat I (Provinsi) biasanya berpangkat IV/d.

Pangkat Kehormatan

Pangkat ini bukan merupakan pangkat struktural, artinya tidak perlu melalui semua jenjang kepangkatan diatas untuk dapat menduduki pangkat ini karena jabatan politik atau fungsional yang dimilikinya.

  • Menteri Dalam Negeri, merupakan pimpinan utama semua Pol PP di seluruh Indonesia karena semua perangkat daerah berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Simbol pangkatnya adalah 4 (empat) bintang segi delapan.
  • Gubernur, merupakan kepala daerah tingkat I (Provinsi) dengan simbol pangkat 3 (tiga) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  • Wakil Gubernur, sebagai orang kedua di Provinsi dengan simbol 3 (tiga) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.
  • Bupati/Walikota, merupakan kepala daerah tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dengan simbol pangkat 2 (dua) bintang segi delapan dan 2 (dua) balok berwarna emas.
  • Wakil Bupati/Walikota, sebagai orang keduadi Kabupaten/Kotamadya dengan simbol pangkat 2 (dua) bintang segi delapan dan 1 (satu) balok berwarna emas.

Demikianlah ulasan mengenai Satpol PP. Semoga bermanfaat.

 

Penulis: Agung

Sumber:

https://lifeblogid.com

http://www.netralnews.com

 

 

 



Related Article